ID ENG

Memutus Rantai Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Tanggal Publish: 17/03/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja berbasis gender di dunia kerja ternyata belum ada penanganan serius oleh negara. Padahal peraturan undang-undang telah banyak dikeluarkan untuk melindungi pekerja dalam dunia kerja. Namun faktanya, beragam kekerasan dan pelecehan di dunia kerja masih kerap terjadi.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tak membantah jika praktik kekerasan dan pelecehan masih kerap terjadi di dunia kerja. “Alasan kuat mengapa kasus ini sulit diungkap, karena masih dianggap tabu,” ujarnya dalam seminar ‘Kupas Tuntas Kekerasan Berbasis Gender Ditempat Kerja da Tindak Lanjut Konvensi No. 190’ hari kedua Kongres ke VI FSB GARTEKS KSBSI, di Hotel Marbella, Anyar Serang Banten.                                          

Oleh sebab itulah, FSB GARTEKS KSBSI beberapa tahun ini bersama CNV international rutin melakukan pelatihan Gender Bassed Violence (GBV) untuk pengurus dan anggotanya. Tujuan pelatihan ini menyadarkan pengurus dan anggota supaya terlibat kampanye dan advokasi GBV di perusahaan.

“Hasil dari pelatihan GBV pun sudah terlihat nyata. Ada beberapa perusahaan  di Bogor, Jakarta dan Kabupaten Serang, pengurus buruh FSB GARTEKS KSBSI yang sukses memasukan agenda GBV dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2020,” ucapnya.

Selain itu, KSBSI telah mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Lalu mendorong terlibat aktif kampanye dan kegiatan melawan kekerasan berbasis gender di industri padat karya.

Dalam pemaparan materinya, Della Feby Situmorang dari Komnas Perempuan menegaskan pemahaman kekerasan berbasis gender sebenarnya bukan korban perempuan saja. Tapi laki-laki dalam dunia kerja juga menjadi korban dalam dunia kerja.

“Tujuan kampanye dan advokasi kekerasan berbasis gender adalah memperjuangkan Hak Azasi Manusia (HAM),” ungkapnya.

Berdasarkan laporan pengaduan Komnas Perempuan ada 5-10 kasus kekerasan berbasiskan gender setiap harinya. Sementara, dampak kekerasan berbasiskan gender bagi perempuan lebih parah. seperti mengalami dampak psikis, produksi, fisik dan sosial.

Salah satu solusinya adalah serikat buruh/pekerja harus membuka posko pengaduan di lingkungan perusahaan. “Namun sifat posko pengaduan ini harus bisa merahasiakan korban yang mengalami kekerasan dan pelecehan,” imbuhnya.

Sementara Samuael perwakilan CNV International sudah melakukan penelitian kekerasan dan pelecehan berbasiskan gender sejak 2015 dibeberapa negara. Seperti di Indonesia, Honduras, Moldova dan Benin.

“Dari hasil penelitian ada 40-50 persen perempuan mengalami bentuk pelecehan seksual ditempat kerja, baik secara fisik maupun mental,” ujarnya.

Ia juga memaparkan kasus kekerasan dan pelecehan berbasiskan gender ini memang masih sulit ditangani. Karena masih lemahnya edukasi dan penanganan hukum terhadap korban.

Strategi CNV International mengatasi kekerasan berbasis gender di dunia kerja adalah melakukan lobi dan advokasi melalui perwakilan serikat buruh dan pengambil keputusan (pemerintah). “Dalam agenda GBV, CNV international menggandeng serikat buruh dan LSM untuk melakukan edukasi dan advokasi sebagai mitra,” ucapnya.

Emma Liliefna Ketua K2N KSBSI menyampaikan saat ini KSBSI tetap mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 192. Alasan ratifikasi dinilainya sangat membantu memutus rantai kekerasan dan pelecehan berbasiskan gender di dunia kerja.

“Keterlibatan serikat buruh berperan besar untuk melakukan kampanye dan advokasi untuk memutus rantai kekerasan dan pelecehan berbasiskan gender di dunia kerja,” jelasnya. (AH)