ID ENG

Memiliki Keahlian Lobi, Bagian Keuntungan Aktivis Serikat Buruh

Tanggal Publish: 18/09/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Manon Wolfkamp Public Affairs and Subtainibility dari CNV International mengatakan di era perkembangan globaliasi aktivis serikat buruh harus bisa memiliki kemampuan lobi dan strategi untuk mengembangkan organisasi. Jadi tak sekadar hanya melakukan advokasi saja. Hal ini disampaikannya dalam agenda pelatihan ‘Lobi dan Strategi’ yang diadakan kerjasama antara DPP FSB GARTEKS KSBSI, DPP HUKATAN KSBSI dan CNV International di Park Hotel, Jakarta Timur, Senin 17 September 2019.

Dalam pemaparannya Manon juga menerangkan pola strategi lobi sebenarnya merupakan bagian dari advokasi. Akan tetapi karakter strategi lobi perjuangannya melalui pendekatan diplomasi dengan cara pendekatan komunikasi. Intinya dia menegaskan keberhasilan strategi lobi adalah tidak ada yang dirugikan ketika terjadi perselisihan industrial dalam perusahaan.

“Baik dari pengusaha dan serikat buruh tak ada yang rugi ketika sama-sama menghasilkan keputusan, karena semua keputusan diambil dengan cara jalan tengah,” ujarnya.

Selain itu, keuntungan pendekatan strategi lobi juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Sebab pada umumnya pola yang dipakai dalam pendekatan strategi teknik lobi lebih banyak mengurangi persoalan yang tidak bermanfaat. Karena akhirnya sering menimbulkan perdebatan yang tak bermanfaat dari pihak yang berselisih.

“Namun hal yang harus dikedepankan dari pendekatan lobi adalah komunikasi yang persuasif dengan cara mempengaruhi alam pikir lawan,” jelasnya.

Lanjutnya, Manon menjelaskan pola teknik lobi yang dilakukan aktivis serikat buruh juga harus bisa meyakinkan lawannya. Bahwa ketika sedang berdiplomasi organisasinya sangat berperan dan mempunyai pengaruh dalam perusahaan. Tapi dengan syarat ketika sedang meyakinkan lawan bicara, aktivis buruh tersebut juga harus menyampaikan dengan argumentasi yang berdasarkan fakta dan rasional.

“Manfaat lobi tak hanya bisa diterapkan didalam perusahaan. Bisa juga digunakan ke pemangku jabatan (birokras pemerintahan) dalam mempengaruhi publik ketika ada kebijakan yang akan berdampak terhadap dunia buruh” ungkapnya. (AH)