ID ENG

Melihat Militansi Buruh GARTEKS KSBSI, Menolak UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 16/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang penuh kontroversial pada 5 Oktober 2020, telah disahkan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Keputusan ini langsung mendapat reaksi kemarahan dari semua buruh/pekerja di Indonesia. Alasan buruh kecewa, karena terdapat pasal-pasal krusial yang  berpotensi mendegradasi hak buruh di dunia kerja.

Gelombang aksi demo diberbagai daerah pun tak bisa dibendung. Bahkan, beberapa waktu lalu, aksi menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan ribuan aktivis mahasiswa diberbagai daerah, seperti di Jakarta berakhir bentrok dengan aparat kepolisian. Sehingga banyak fasilitas umum mengalami kerusakan dan menimbulkan korban luka.

Menyikapi masalah itu, DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) menolak segala kekerasan terkait aksi menolak UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, FSB GARTEKS KSBSI tidak menuduh aksi kerusuhan ini murni dilakukan aktivis mahasiswa. Tapi mensinyalir ada oknum-oknum sengaja membuat kerusuhan.

Menanggapi surat resmi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI, mengintruksikan federasi buruh yang berafiliasi dengan KSBSI untuk melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja. FSB GARTEKS KSBSI pun menyambut baik, lalu mengkonsolidasikan semua pengurus ditiap cabang segera turun ke jalan.

Pada Senin 12 Oktober 2020 DPC FSB GARTEKS KSBSI DKI Jakarta turun aksi bersama massa KSBSI di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh menegaskan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI. Sebab, UU Cipta Kerja yang baru disahkan, dinilai mendegradasi hak buruh.

Yumana Sagala, aktivis FSB GARTEKS KSBSI DKI Jakarta ikut menyatakan menolak tegas UU Cipta Kerja. Dia beralasan, bahwa undang-undang tersebut terkesan prematur disahkan dan minim memihak kepentingan buruh.

“FSB GARTEKS KSBSI DKI Jakarta mendukung sikap Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI melakukan aksi demo nasional secara serentak 12-16 Oktober ini. Serta melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal-pasal yang krusial UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Sementara DPC FSB GARTEKS Kota Medan, pada hari yang sama bersama serikat buruh/pekerja lainnya beraudiensi  dengan Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 41, Kota Medan, Senin, 12 Oktober 2020.

Dalam dialog itu, Edy mengatakan menyambut baik asiprasi dan tuntutan buruh terkait penolakan UU Cipta Kerja. Dan tidak melarang akis demo, namun diminta jangan menimbulkan aksi kekerasan.  Dia juga menyarankan agar mempelajari dahulu pasal demi pasal yang berpotensi merugikan buruh.

“Saya sudah berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkaji  Undang-Undang Cipta Kerja. Pokja terdiri dari akademisi, perwakilan serikat buruh dan penegak hukum. “Kalau memang tidak memihak rakyat, tidak perlu pakai surat, saya akan langsung menghadap ke presiden," ucapnya.

Pada Selasa 13 Oktober, giliran DPC FSB GARTEKS Tangerang bersama federasi yang berafiliasi dengan KSBSI aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.  Massa buruh mencapai 1500 orang ini tetap menolak UU Cipta Kerja. Dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), membatalkan UU Cipta Kerja.

Trisnur Priyanto Sekjen DPP FSB GARTEK KSBSI menyampaikan gerakan buruh  murni menolak UU Cipta Kerja dan menolak ditunggangi kepentingan politik. Intinya KSBSI tetap fokus penolakan UU Cipta Kerja. “Kami tidak mau terpancing, kalau ada yang menggiring untuk menggulingkan pemerintahan sah yang terpilih secara konstitusi,” jelasnya.

Diwaktu bersamaan, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Sukabumi Jawa Barat juga turun aksi demo dengan serikat buruh/pekerja lainnya. Aksi ribuan demo tersebut, buruh menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI, terkait disahkannya UU Cipta Kerja. Dan mendesak Jokowi segera mengeluarkan Perppu, penganti UU Cipta Kerja.

Ary Joko Sulistyo  Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI ikut turun aksi ke jalan. Dalam orasinya, dia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja hanya karpet merah untuk investor. Ada banyak pasal dalam undang-undang yang mendegradasi hak buruh dan lebih parah dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Ada pasal-pasal krusial  yang berpotensi mendegradasi antara lain, diantaranya masalah PKWT/kontrak kerja tanpa batas, kerja kontrak (outsourcing) semakin  diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besar pesangon diturunkan,” tandasnya.

Pada Rabu 14 Oktober 2020, giliran DPC FSB GARTEKS Kabupaten Serang Banten menurunkan ribuan anggotanya turun aksi demo bersama serikat buruh/pekerja lainnya ke kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Serang. Tuntutan demo tetap sama, menolak UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu pengganti UU Cipta Kerja.

Tak lama setelah orasi demo, Ade Aryanto Penjabat Sementara (Pjs) Bupati bersama Mansur Barmawi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang menjumpai massa buruh. Kedua pemimpin ini akhirnya memenuhi tuntutan buruh menolak UU Cipta Kerja. Dan segera mengirimkan surat kelembagaan secara resmi  ke pemerintah, terkait tuntutan buruh.

Kemudian pada Kamis 15 Oktober 2020, secara bersamaan DPC FSB GARTEKS Kabupaten Lebak Banten dan DPC FSB GARTEKS Bandung juga melakukan aksi turun ke jalan di Kantor DPRD Kabupaten Lebak. Saat berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Lebak, buruh menegaskan menolak UU Cipta Kerja. Dan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

Untuk demo hari ini, 16 Oktober 2020,  gabungan DPC FSB GARTEKS KSBSI  Jawa Tengah (Kabupaten dan Kota Semarang, Jepara, Solo, Karanganyer dan Wonogiri)  melakukan aksi bersama di DPRD Provinsi Semarang. Hal serupa juga dilakukan DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor Jawa Barat yang juga melakukan turun ke jalan bersama serikat buruh/pekerja lainnya di Kantor Bupati Bogor. Kedua aksi tersebut tetap menolak UU Cipta Kerja.

Intinya, DPP FSB GARTEKS KSBSI tetap melakukan perlawanan hukum, pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Salah satunya mengutus perwakilan kader terbaiknya bergabung di tim hukum KSBSI, melakukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat ini. (AH/berbagai sumber)