ID ENG

KSBSI Rekomendasikan Kajian Omnibus Law Ketenagakerjaan

Tanggal Publish: 07/02/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Menyikapi agenda penyederhanaan undang-undang atau omnibus law yang penuh perdebatan, akhirnya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengadakan workshop pengkajian internal. Acara workshop ini khusus membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan diadakan di Hotel New Ria Diani Hotel, Puncak, Bogor, Jawa Barat dari  5-7 Februari 2019.    

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menjelaskan workshop yang digelar adalah keseriusan organisasinya menyikapi agenda omnibus law, terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Untuk peserta juga dari utusan federasi yang berafiliasi dengan KSBSI dari latar belakang praktisi hukum.

“Workshop yang berlangsung 3 hari ini ada beberapa pokok pembahasan penting yang akan kami kaji. Seperti rekomendasi kajian pasal tentang upah, jaminan sosial, hubungan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perusahaan,” ucapnya.

Ia menyampaikan RUU Cipta Lapangan Kerja sudah masuk agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Gedung DPR. Tapi KSBSI juga belum mendapatkan draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang kabarnya sudah dirubah menjadi RUU Lapangan Kerja. Padahal KSBSI bersama serikat buruh dan pekerja lainnya sudah meminta pemerintah membuka kluster ketenagakerjaan serta melibatkannya.

“Tapi upaya yang kami lakukan belum ada titik terang. Pemerintah masih terkesan tertutup dan tidak mau memberikan,” terangnya.

Untuk itulah workshop omnibus law ketenagakerjaan yang diadakan merupakan inisiatif KSBSI untuk memberikan pemasukan kepada pemerintah terkait masa depan ketenagakerjaan. Nantinya, hasil rekomendasi kajian workshop untuk sementara tidak dipublikasikan ke publik.

“Jadi masih dikomsumsi sebatas internal saja. Kalau nanti langsung dipublikasikan ke publik yang dikuatirkan bisa diklaim oleh pihak lain,” jelasnya.

Tapi hasil kajian tersebut, Elly berjanji akan dipublikasikan pada momen yang tepat kepada pihak yang berkepentingan. Sebab kajian hasil workshop ini merupakan hasil buah pikiran dari kader KSBSI.

“Kami tidak mau menjiplak dari serikat buruh dan pekerja serta organisasi pengusaha. Tapi harus bisa melahirkan buah karya karya dari organisasi yang akan disampaikan ke pemerintah,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan kajian yang dirangkum terkait omnibus law ketenagakerjaan harus berpihak pada kepentingan buruh. Kalau urusan pengusaha, Elly mengatakan KSBSI tidak fokus pada kepentingan investor. Namun ada baiknya, dia menyarankan agar pemerintah, pengusaha dan serikat buruh bisa duduk bersama untuk berdialog mencari solusinya.

Sebelumnya waktu audiensi DEN KSBSI dengan Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) beberapa waktu lalu, KSBSI menegaskan tidak menolak agenda omnibus law. Justru mendukung program tersebut, selama membawa perubahan yang lebih baik.

“Namun yang kami tolak omnibus law bidang ketenagakerjaan jika ada pasal-pasal yang mengancam masa depan buruh,” ujar Elly.

Dalam dialog itu, Menaker mengatakan pemerintah akan tetap mengakomodir kepentingan buruh. Tegasnya, dia menyampaikan tugas pemerintah menyelesaikan agenda omnibuslaw tetap bersikap netral.

“Dalam urusan omnibuslaw ketenegakerjaan, posisi pemerintah tidak berpihak pada pengusaha dan buruh. Tapi lebih menguatamakan kepentingan negara,” pungkasnya. (AH)