ID ENG

KSBSI Ingatkan Ketua DPR RI Tidak Boleh Menghalangi Buruh Demo RUU Cipta Kerja Ditengah Pandemi Covid-19

Tanggal Publish: 31/08/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan kepada Puan Maharani Ketua DPR RI yang melaakukan himbauan agar buruh tidak melakukan unjuk rasa RUU Cipta Kerja ditengah pandemi Covid-19.

“Saya meminta supaya Puan Maharani jangan coba-coba menghalangi hak aspirasi dan demokrasi buruh melakukan aksi demo di Gedung DPR RI,  dengan alasan pandemi Covid-19,” ujarnya, Minggu 30 Agustus 2020.

Elly menjelaskan saat ini DPR sedang bersiap-siap kembali melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR. Oleh sebab itulah, hampir semua buruh, termasuk KSBSI turun ke jalan melakukan aksi penolakan pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang bisa merugikan buruh.  

“Tidak ada alasan Ketua DPR RI menganjurkan buruh agar tidak melakukan aksi demi. Toh kami unjuk rasa tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah. Sehingga, himbauan Ketua DPR RI kami anggap tidak masuk akal,” tegasnya.

Dia juga menilai pernyataan Puan Maharani ini merupakan sikap politik yang ingin melemahkan gerakan buruh. Sebab, DPR RI dinilainya memang terkesan ngotot agar RUU Cipta Kerja segera disahkan ditengah pandemi Covid-19 tanpa ada ruang dialog secara transparan.  

“Buruh juga berhak melakukan aksi unjuk rasa dan tidak boleh dihalang-halangi, selama buruh mengikuti peraturan. DPR juga tidak boleh alergi mendengarkan aspirasi buruh, karena Gedung Senayan adalah rumah perwakilan rakyat,” tegasnya.

Selain itu dia menjelaskan sejak awal perwakilan serikat buruh/pekerja sebenarnya sudah meminta kepada supaya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jangan dipaksakan dimasa pandemi Covid-19. Sebab masih banyak yang harus diprioritaskan pemerintah dan DPR akibat dampak Covid-19, termasuk masalah ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tapi faktanya DPR tetap ngotot melanjutkan pembahasan itu di tengah pandemi. Jadi ini juga kan menantang kita melakukan unjuk rasa,” tandasnya.

Sebelumnya, pada 25 Agustus lalu melalui keterangan tertulis, Puan Maharani meminta buruh untuk tidak melakukan unjuk rasa menolak proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah masih meningginya penyebaran Covid-19.

Ia menyarankan buruh untuk menyalurkan aspirasinya tidak dengan cara melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Puan, DPR sangat terbuka untuk menerima dan menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diprotes buruh.

“DPR RI merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal, dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja,” ujar Puan Maharani dalam rilisnya yang disampaikan ke awak media.

Puan juga menyarankan penyampaian aspirasi buruh dengan cara demonstrasi sebaiknya dihindari. Sebab DPR RI siap mendengarkan perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasi melalui dialog. Tanpa berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan serta berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19. (AH)