ID ENG

Ketum DPP FSB GARTEKS: Pemerintah Tidak Konsisten Menyelesaikan Kasus Pemberangusan Serikat Buruh

Tanggal Publish: 22/10/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) mengatakan pemberangusan serikat buruh (union busting) masih marak terjadi. Termasuk, serikat buruh yang dipimpinnya sedang fokus mengurus beberapa Pengurus Komisariat (PK) tingkat perusahaan yang ada dibeberapa cabang yang sedang bermasalah dengan perusahaan.

“Tapi sudah ada beberapa permasalahan yang sudah diselesaikan, seperti kasus di PT. Eagle Nice Indonesia. Lalu di perusahaan Busana Nusa Indah Global hampir tahap penyelesaian,” ucapnya, saat diwawancarai, di Cipinang Muara Jakarta Timur, Kamis (21/10/2021).

Lanjutnya, salah satu langkah penyelesaian kasus union busting yang dilakukan DPP FSB GARTEKS adalah menggunakan jaringan mitra internasionalnya. Diantaranya meminta bantuan Better Work Indonesia (BWI). Sebab, perusahaan yang diduga kuat melakukan union busting kepada PK FSB GARTEK anggota Better Work.

“Kalau penyelesaiannya memakai hukum yang berlaku, saya nilai prosesnya sangat lama dan mengeluarkan banyak waktu, pikiran dan tenaga,” ungkapnya.

Sebab, sampai hari ini fungsi pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota masih sangat lemah. Alasannya memang klasik, karena kurangnya jumlah pengawas tenaga kerja.

Kalau tidak salah, saat ini jumlah pengawas tenaga Kementerian Ketenagakerjaan jumlahnya hanya 2100 orang yang ditempatkan diseluruh daerah. Bahkan ada kecenderungan, setiap tahun jumlahnya menurun, karena sebagian sudah pensiun. Dan tidak ada penambahan jumlah personil yang memiliki syarat sertifikasi.

“Sementara, perusahaan di Indonesia ini jumlahnya ratusan ribu. Saya pikir kerja mereka masih jauh dari harapan,” jelasnya.

Saat berdialog dengan perwakilan Kemenaker 2019 lalu dia pernah menyampaikan masalah ini supaya pemerintah mengevaluasi kinerja dan kekurangan jumlah pengawas tenaga kerja. Dimana, Kemenaker harus menambah jumlah petugas serta anggarannya. Agar peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan bisa maksimal menyelesaikan masalah kasus ketenagakerjaan dan union busting.

“Idealnya, satu petugas pengawas ketenagakerjaan itu harus bisa mengawas 10 perusahaan. Namun faktanya tidak. Kalau kita lihat di lapangan, satu petugas sepertinya mengawasi 200 perusahaan,” pungkasnya.

Kalau masalah ini terus diabaikan, dia menilai konflik hubungan industrial kedepannya semakin tajam. Sebab, pemerintah terkesan lebih mengutamakan kepentingan investor, namun mengabaikan hak kebebasan berserikat di perusahaan.

“Mirisnya, ketika pengusaha tidak suka dengan serikat buruh, mereka tak hanya memberangus. Tapi juga banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada pengurus dan anggota,” ungkapnya.

Tidak Konsisten                                                                       

Selain itu, Ary Joko juga pernah diskusi dalam pertemuan LKS Tripartit nasional. Dalam pertemuan itu, dia mempertanyakan masalah pelanggaran kebebasan berserikat di Indonesia yang dilaporkan ke ILO internasional.  Sebab data kasus yang diproses dari perusahaan pelanggaran kebebasan berserikat 2021 hanya 6 kasus yang ditangani pihak kepolisian.

“Sampai hari ini pihak kepolisian sampai tingkat Polsek tidak siap waktu menangani kasus pelanggaran kebebasan berserikat di perusahaan, karena SDM nya belum mendukung,” ujarnya.

Kemudian, pihak kepolisian dalam memasukan unsur pidana terkait kasus union busting terkesan menyulitkan laporan dari serikat buruh. Pasalnya, polisi harus meminta beberapa unsur bukti agar kasus tersebut bisa diproses sesuai undang-undang. Misalnya seperti pada saat serikat buruh baru berdiri dan belum dicatatkan ke Dinas Ketenagakerjaan, tapi perusahaan mengetahui lalu memecat semua pengurus.

Kemudian polisi juga meminta bukti intimidasi yang dilakukan perusahaan terhadap pengurus serikat buruh. “Bagi kami mengumpulkan bukti tersebut sangat sulit, karena sebelum serikat buruh berdiri di perusahaan, si pengusaha sudah langsung memberangus.

Artinya, Ary Joko menilai, keinginan serius pihak kepolisian mengusut kasus union busting sangat minim ketika ada laporan.Padahal, negara ini sudah dijamin dalam Undang-Undang No.21 Tahub 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemudian UUD 1945 pasal 28 dan Konvensi ILO No.87 Tentang Kebebasan Berserikat dan protokol kebebasan berserikat.

“Jadi semuanya telah dibuat dan disepakati pemerintah, tapi tidak konsisten untuk dijalankan,” tegasnya.

Dalam mengatasi kasus union busting, sebenarnya FSB GARTEKS sangat mengedepankan sosial dialog. Kalau pun akhirnya terjadi aksi demo, karena dialog sudah tidak ada titik temu lagi. Dan pihak perusahaan masih menganggap serikat buruh itu adalah ancaman.

“Saya nilai, aksi demo terkait union busting kedepannya bakal meningkat dilakukan serikat buruh. Sebab lahirnya Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga banyak tidak mengakomodir kepentingan buruh, terkesan memihak kelompok pengusaha saja,” tandasnya. (AH)