ID ENG

Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI: DPR Jangan Ikut Mendegradasi Hak Buruh Terkait RUU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 20/08/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Rabu 19 Agustus 2020, DPR RI mengundang perwakilan serikat buruh/pekerja dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serika Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-Yoris) untuk melakukan Focus Grup Discussion (FGD) terkait pasal-pasal omnibus law Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan klaster ketenagakerjaan yang yang kontroversial dimata buruh.

Tujuan DPR melakukan dialog ini juga untuk menampung aspirasi perwakilan buruh/pekerja supaya tidak mendapat protes penolakan aksi demo. Pertemuan dialog itu juga dihadiri oleh lima fraksi, yakni NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PKB.

Dalam pertemuan itu, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan tetap mendesak DPR untuk mendengarkan aspirasi buruh, terkait penolakan pasal-pasal yang kontroversial di RUU Cipta Kerja.

“Dalam pertemuan dialog DPR, saya mewakili FSB GARTEKS KSBSI menyampaikan kepada wakil rakyat agar jangan ikut mendegradasi hak buruh terkait RUU Cipta Kerja. Namun harus menampung aspirasi buruh. Karena, kalau pasal-pasal dalam RUU yang bermasalah ini dipaksakan menjadi undang-undang, berpotensi  menghancurkan masa depan buruh,” ujarnya.

Ary menilai, seharusnya kalau pemerintah hendak membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, seharusnya lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Jadi bukan justru menciptakan produk undang-undang diskriminasi yang hanya memihak kepentingan pemodal.

“FSB GARTEKS KSBSI tidak pernah anti dengan investor menolak produk undang-undang ketenagakerjaan, selama memihak kepentingan buruh. Tapi kalau pemerintah, DPR dan investor bersatu untuk menghilangkan hak dan kesejahteraan buruh, pasti akan kami lawan,” tegasnya.

Ia juga menyambut positif DPR, saat berdialog mau mendengarkan saran dan masukan perwakilan serikat buruh/pekerja. Artinya, perjuangan KSBSI dalam mewujudkan agenda sosial dialog untuk menyelesaikan polemik RUU Cipta Kerja.

Dimana, sejak awal FSB GARTEKS KSBSI sudah berjuang dalam bentuk aksi demo serta memberikan pokok-pokok pikiran agar pemerintah bisa menghilangkan pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang merugikan buruh. “Kami berharap ketika semua perwakilan serikat buruh/pekerja sudah memberi saran dan masukan ke DPR, mereka bisa memperjuangkan kepentingan buruh saat rapat pembahasan,” ungkapnya.

Intinya, FSB GARTEKS KSBSI akan tetap mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja serta mendesak penghapusan pasal-pasal yang ditolak buruh. Selain itu, kata Ary, DPR juga mengatakan proses pembahasan RUU tersebut bersifat transparan.

“Pertemuan dialog dengan DPR ini bukan yang terakhir. Tapi untuk kedepannya mereka tetap membuka ruang dialog dengan buruh. Agar nantinya ketika RUU Cipta Kerja diketok palu menjadu undang-undang ketenagakerjaan yang berkualitas dan memihak semua kepentingan,” lugasnya.     

Terakhir, Ary mengatakan hasil pembahasan evaluasi Tripartit RUU Cipta Kerja yang dilakukan perwakilan pemerintah, pengusaha (APINDO) sudah selesai dibahas. Dan hasil rekomendasi Tripartit sudah diberikan ke Panja DPR omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Selama proses persidangan nanti, FSB GARTEKS KSBSI bersama serikat buruh/pekerja lainnya akan terus melakukan lobi ke DPR dan melakukan kampanye advokasi di media termasuk aksi demo turun ke jalan,” tutupnya. (AH)