ID ENG

Ketua Umum DPP FSB GARTEKS: Jangan Elitis, Pemerintah Harus Melibatkan Serikat Buruh Menangani Covid-19

Tanggal Publish: 02/05/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) menyampaikan buruh sangat terdampak akibat imbas Covid-19. Ditengah situasi yang memprihatinkan, dia menegaskan buruh tetap memiliki optimis.

 Dalam kesempatan berdialog melalui zoom meeting dengan Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ary menyampaikan pemerintah harus berpihak pada buruh yang terkena korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Contohnya tunjangan hari raya (THR), seharusnya pemerintah mendesak pengusaha memberikan THR kepada buruh sebesar 100 persen kepada buruh.

“Jadi pengusaha tidak boleh memotong THR buruh alasan Covid-19. Pemerintah harus memfasilitasi dialog serikat buruh/pekerja dan pengusaha mencari solusinya. Seperti dengan cara mencicil THR sampai akhir tahun,” ujarnya saat diwawancarai, di Kantor DPP FSB GARTEKS, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat, (30/4).

Terkait upah, Ary mengingatkan Surat Edaran (SE) Menaker No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan, Penanggulangan Covid-19, sudah diatur mekanismenya. Bahwa segala penyelesaian upah harus melalui Bipartit. Nah, dalam hal ini, dia menilai pemerintah terkesan lepas tangan.

Sebab ditengah pandemi Covid-19, dia menilai justru perusahaan yang diuntungkan. Pengusaha justru banyak membuat alasan tidak sanggup memberikan upah sepenuhnya. Tentunya, buruh tidak mau terjebak kebodohan dengan alasan tersebut. Karena  imbas Covid-19 tidak berdampak pada semua sektor perusahaan.

“Kalau ada perusahaan mengeluh krisis ekonomi, sebaiknya  audit dulu keuangannya. Pandemi Covid-19 di Indonesia ini kan baru 2 bulan belakangan ini. Sebenarnya pengusaha memiliki cadangan modal usaha. Jadi dugaan kami banyak pengusaha nakal melakukan spekulasi, lalu mengorbankan buruh,” tegasnya.

Menyikapi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibeberapa daerah, seperti Ibukota Jakarta. Mau tidak mau, perusahaan harus menerapkan pola kerja sesuai kesehatan protokol Covid-19. Sehingga berdampak berkurangnya upah buruh. Bahkan ada terkena PHK dan dirumahkan.

“Pemerintah tidak tanggap memerhatikan nasib buruh selama PSBB. Dana bantuan tunai (BLT) yang telah digelontorkan pemerintah banyak belum mendapatkan haknya. Seharusnya, pemerintah merangkul perwakilan serikat buruh untuk mendata buruh terkena PHK dan dirumahkan agar mendapatkan BLT,” pungkasnya.

Selain itu, program Kartu Prakerja pun menjadi masalah. Buruh yang kehilangan pekerjaan mengeluh karena sulitnya mengakses program ini melalui teknologi digital. Kebijakan ini juga dianggapnya tak sesuai kebutuhan. Karena buruh yang sudah mendaftar kartu prakerja pun dibatasi tanpa melibatkan perwakilan serikat buruh/pekerja. Sehingga buruh banyak tidak terdaftar.

“Justru yang mencicipi keuntungan program kartu prakerja hanya sekelompok elit pebisnis saja yang dekat dengan kebijakan penguasa,” pungkasnya.  

Melihat pemerintah dalam penanganan buruh terkesan gagap, FSB GARTEKS memutuskan langkah sendiri menjalankan program ‘GARTEKS Peduli Covid-19’. “Agenda ini berperan mengadvokasi buruh yang terkena PHK dan dirumahkan. bahkan aksi bakti sosial buruh memberikan sembako kebanyakan inisiatif sumbangan anggota dan donatur, bukan dari pemerintah,” jelasnya.  

Dia menerangkan jumlah buruh sektor padat karya yang sekarang ini telah kehilangan pekerjaan (PHK dan dirumahkan) telah mencapai 1,5 juta orang dan kemungkinan besar akan bertambah. Oleh sebab itu pemerintah dimintanya jangan bersikap elitis, sebaiknya ikut melibatkan serikat buruh menangani Covid-19.

Terakhir, dia menyarankan sebagian dana pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 400 triliun lebih, sebaiknya disubsidi kepada pengusaha dalam bentuk pinjaman lunak. Dunia usaha sekarang ini sedang kesulitan mendapatkan bantuan subsidi usaha. “Kalau perusahaan masih berproduksi, kan masih bisa menyelamatkan buruh bekerja dan tidak terancam PHK,” tutupnya. (AH)