ID ENG

Kemenaker Terbitkan Permenaker Upah Padat Karya Tertentu Dimasa Pandemi

Tanggal Publish: 17/02/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) kembali menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker No. 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat ini dikeluarkan pada 15 Februari 2020. Mrnaker menjelaskan, bahwa tujuan Permenaker ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemampuan perusahaan industri padat karya tertentu. Dalam memenuhi hak buruh/pekerja, termasuk membayar upah serta kelangsungan bekerja.

Adapun maksud Permenaker ini diantaranya:

Pasal 1, dijelaskan,

  1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Atau pemberi kerja kepada yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah akan dilakukan.
  2. Buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan poin ke 3 yang dimaksud pengusaha adalah: A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan miliksendiri, B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.


Untuk poin 4, Perusahaan adalah:

A. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atautidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun milik negara yangmemperkerjakan buruh/pekerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain

B. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Untuk Pasal 2, dijelaskan Permenaker ini bertujuan memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja buruh/pekerja. Serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.

Perusahaan adalah:

A. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atautidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun milik negara yang memperkerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

B. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yangmempunyai pengurus dan memperkeijakan oranglain dengan membayar Upah atau imbalan dalambentuk lain.Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja buruh/pekerja serta menjaga kelangsungan usaha padaindustri padat kaiya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.

Pasal 3 dijelaskan,

1. Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kriteria:

A. Buruh/pekerja paling sedikit 200 (dua ratus)orang; dan

B. Persentase biaya tenaga keija dalam biayaproduksi paling sedikit sebesar 15 persen

2. Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

-Industri makanan, minuman, dan tembakau;

- Industri tekstil dan pakaian jadi;

- Industri kulit dan barang kulit

-Industri alas kaki

-Industri makanan anak

- Industri Funitur

Pasal 4 dijelaskan,

  1. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenaipelaksanaan pengupahan pada industri padat karyatertentu dalam masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan produktivitas, serta untu mewujudkan pelindungan buruh/pekerja dan kelangsungan usaha.
  2. Ruang lingkup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19 meliputi: A. Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, B. Penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah; dan, C. Mekanisme kesepakatan.

Pasal 5 dijelaskan,

  1. Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan perusahaan industri padat karya tertentu yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19
  2. Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan sebagian atau seluruh buruh/pekerja tidak masuk bekerja dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah.

Pasal 6 dijelaskan,

  1. Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yangterdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dancara pembayaran upah buruh/pekerja
  2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusahadengan buruh/pekerja.

Pasal 7 dijelaskan,

  1. Kesepakatan pengusaha dan buruh/pekerja dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.
  2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat: A. Besaran Upah, B. Cara pembayaran Upah; dan C. Jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021.
  3. Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada buruh/pekerja

Pasal 8 dijelaskan

  1. Besaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf a tidak berlaku sebagai dasarperhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak buruh/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan nilai Upah sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.

Pasal 9 dijelaskan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. (AH)