ID ENG

Kasus PHK Kembali Menimpa Anggotanya, DPP FSB GARTEKS Siapkan Tim Kuasa Hukum

Tanggal Publish: 13/01/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) menyampaikan protes keras kepada Direktur PT. Lestari Agribisnis Indonesia yang beralamat di Kranggan Permai Blok RT.7 No.14, RT. 016 / RW. 015 Kel/Desa Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat. Pasalnya, perusahaan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI PT Lestari Agribisnis Indonesia dan 5 anggota lainnya.

Ary Joko Sulistyo, S.H. Ketua Umum DPP FSB GARTEKS mengatakan seharusnya kasus PHK terhadap pengurus dan anggotanya tidak perlu terjadi di perusahaan tersebut. Sebab, saat berdirinya PK. FSB GARTEKS KSBSI PT Lestari Agribisnis Indonesia sudah mengedepankan sosial dialog.

“PK FSB GARTEKS hadir di  PT. Lestari Agribisnis Indonesia bukan membuat permusuhan dengan perusahaan. Tapi ingin menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui sosial dialog,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/1/2022).

Namun dia sangat menyayangkan, niatan baik tersebut justru melakukan PH sepihak terhadap pengurus dan anggotanya. Alasan perusahaan melakukan PHK sepihak ini pun dinilai terkesan tidak masuk akal. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tanggal 4 Januari 2022, menyampaikan mereka diberhentikan bekerja akibat efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian.

“Kami akan pelajari terus masalah ini. Jika nantinya terindikasi ada dugaan pemberangusan serikat buruh, DPP FSB Garteks akan laporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.

Upaya penyelesaian masalah perselisihan sudah sampai tahapan sidang mediasi pertama yang dilakukan pada 11 Januari 2022. Dimana, Robin Elath sebagai penanggung jawab organiser FSB GARTEKS KSBSI Bekasi dan didampingi Tri Pamungkas Ketua Konsolidasi DPP FSB GARTEKS mendampingi kasus ini. Berdasarkan laporan dari tim kuasa hukum, perusahaan melakukan PHK dengan dalih efisisensi akibat perusahaan mengalai kerugian Rp.15,9 Milyar pada 2021.

Intinya, DPP FSB GARTEKS menyampaikan kebijakan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan berlebihan. Sebab, sepanjang tahun 2021 permintaan pasar dari perusahaan ini sangat banyak dan tidak terkendala dengan dampak pandemi Covid-19. Justru harga sangat stabil, bahkan relatif naik.

“Seharusnya perusahaan mencari solusi alternatif, jangan langsung melakukan PHK sepihak. Ada baiknya mereka diberikan pengurangan jam kerja atau dirumahkan saja,” ungkap Ary Joko.

DPP FSB GARTEKS berharap penyelesaian perselisihan PHK yang menimpa pengurus dan angggotanya dengan perusahaan di Kota Bekasi tidak berlarut-larut.  Namun jika tidak ada titik temu yang bisa dijadikan kesepakatan, pihaknya bakal memberikan pendampingan sampai tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Bahkan sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pun siap kami perjuangkan. Kami tidak pernah main-main membela seluruh anggota jika mereka mengalami perselisihan ketenagakerjaan ditingkat perusahaan,” tegasnya.

Hal senada senada juga disampaikan Trisnur Priyanto, S.H Sekretaris Jenderal DPP FSB GARTEKS. Dia menegaskan jika ada anggotanya yang sedang mengalami perselisihan dengan pihak perusahaan, maka mendapatkan pelayanan pembelaan yang maksimal dari DPP FSB GARTEKS. Karenanya itulah, dia menghimbau kepada para pihak yang berselisih untuk tetap mengutamakan sosial dialog.

“Dan mencari jalan penyelesaian yang baik pula. tentu dengan tidak merugikan kepentingan anggota kami ditingkat perusahaan,” lugasnya.

Daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sekarang ini merupakan wilayah pengembangan baru bagi FSB GARTEKS. Jika terjadi kasus PHK sepihak dan pemberangusan serikat buruh terhadap pengurus dan anggotanya, tentu saja sangat mengganggu konsentrasi Tim Organiser dibawah garis DPP FSB GARTEKS dan Konsolidasi. (AH)