ID ENG

Kasus Pelanggaran Hak Normatif Buruh Masih Tinggi, DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung Desak Disnaker Jawa Barat Tidak Tutup Mata

Tanggal Publish: 06/07/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari ini, Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung melakukan audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Jawa Barat. Silaturahmi ini untuk membangun hubungan industrial dan membahas maraknya kasus pelanggaran hak normatif buruh.

Ahmad Munir Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung mengatakan pertemuan tersebut diterima perwakilan Kepala Disnaker Provinsi Jawa Barat serta UPTD IV Pengawas Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan ini, Munir meminta Disnaker Provinsi Jawa Barat agar bisa lebih memperhatikan nasib buruh, termasuk di Kota Bandung.

“Kami juga mendesak Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan harus menjadi ‘wasit adil’ dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di Jawa Barat,” ucap Munir, saat diwawancarai, Rabu (6/7/2022).

Sebab, kata Munir banyak kasus gugatan hubungan industrial yang terjadi selama ini, tapi tidak terselesaikan. Dia meminta agar Disnaker dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan jangan hanya membuat alasan klasik tentang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial.

“Kalau kekurangan SDM, bukan berarti kasus-kasus ketenagakerjaan yang sudah lama dilaporkan tidak diselesaikan. Sebab, kalau kita melaporkan kasus ke Kepolisian saja pasti ada tahap penyelesaiannya, dari proses penyidikan sampai penyelidikan,” ujarnya.

Namun, yang terjadi saat pihaknya melakukan pendampingan advokasi kasus perselisihan hubungan industrial, justru petugas kepengawasan ketenagakerjaan sangat jarang hadir untuk melindungi buruh. Karena  itu, Munir mendesak pemerintah harus hadir untuk terlibat menyelesaikan kasus hak-hak normatif buruh.          

Mengingat indikasi banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang mangkrak dan semakin banyak pengusaha nakal yang melakukan pelanggaran hak normativ buruh,  maka DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung mendesak:

  1. Segera proses adanya laporan dari buruh berkaitan dengan pelanggaran Hak Normatif dan sampaikan progresnya kepada pelapor.
  2. Melakukan pemeriksaan/pengawasan di wilayah hukum UPTD IV secara rutin baik upah, PKWT, Kebebasan berserikat, sosial security dan hak-hak yang lainnya.
  3. Memberikan hak informasi kepada serikat buruh atas hasil pengawasan.
  4. Memberikan batas waktu penindakan atas aduan sehingga penangganan kasus cepat ada kepastian.
  5. Sistem wajib lapor perusahaan bisa di akses oleh publik serta bisa dijadikan acuan pelaksanaan pengawasan. (AH)