ID ENG

R.A Kartini, Hak Emansipasi dan Dilema Buruh Perempuan

Tanggal Publish: 08/04/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Sri Mulyani, (Menteri Keuangan) kabinet pemerintahan Jokowi-JK, kembali dinobatkan menteri keuangan terbaik se Asia-Pasifik, versi FinanceAsia secara berturut-turut dari tahun 2017 dan 2018. Tentu saja, ketika mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kembali meraih penghargaan salah satu menteri keuangan terbaik se Asia Pasifik, sangat mengharumkan nama Indonesia.

Kalangan pengamat dan pelaku ekonomi dunia internasional pun kerap mengacungkan jempol kepada Sri Mulyani. Pasalnya, tangan dingin Sri Mulyani mampu membawa perekonomian Indonesia bisa lepas dari ancaman krisis perekonomian global. Bahkan, Indonesia pun mendapat pengakuan nilai rupiah Indonesia menjadi mata uang terkuat di kawasan Asia. 

Tentu saja, ketika Sri Mulyani meraih penghargaan internasional, menambah jajaran prestasi kaum perempuan Indonesia dari sebelumnya. Artinya, disatu sisi, secara individual, kualitas kepemimpinan perempuan Indonesia semakin mendapat pengakuan dunia internasional. Para pemimpin dunia lainnya pun semakin melihat bahwa Indonesia berhasil meningkatkan hak kesetaraan gender.

Kalau dilihat dari sejarah perjuangan perempuan Indonesia, sebelum bangsa ini menjadi negara, perempuan di negara ini sudah tampil menjadi pelopor hak emansipasi perempuan. Sebut saja, R.A Kartini. Perempuan yang lahir tanggal 21 April 1879, di kota Jepara itu sejak masa remajanya sudah dikenal kritis membela perempuan pribumi untuk bangkit melawan budaya penindasan yang selama ini membuat rantai pembodohan.

Sejak menginjak usia 12 tahun dan mengenyam pendidikan di ELS (Europese Lagere School), oleh lingkungannya R.A Kartini sudah dikenal gemar membaca buku dan rajin menulis dan  sudah menguasai bahasa Belanda. Jadi tak heran, ketika R.A Kartini hidup dimasa kungkungan penjajahan Kolonial VOC Belanda, karya tulisnya sangat berpengaruh sampai ke media koran dan majalah di daratan Eropa.

Majalah seperti De Hollandsche Leilie, kerap menayangkan tulisannya, karena dianggap kritis dan membawa pencerahan. Sehingga masyarakat Eropa ingin mengetahui tentang identitas dan kemajuan peradaban perempuan pribumi Indonesia lewat tulisan R.A Kartini. Sayangnya, cita-cita si penulis ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ itu tak bisa dilihatnya sampai di masa tua. Dia meninggal ketika usia muda, pada umur 25 tahun.

Setelah kepergiannya, R.A Kartini sudah menancapkan benih perjuangan tentang hak kesetaraan perempuan yang hingga hari ini sehingga membawa inspirasi kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Selain menjadi diangkat menjadi pahlawan nasional, R.A Kartini pun dikenal sebagai tokoh pendidik, karena sebelum dia meninggal dia berhasil membangun sekolah untuk kaum pribumi pada saat itu.

Harus Diselesaikan

Nah, ditengah kemajuan jaman di era milenal, bagaimana nasib kaum buruh perempuan? Dalam aksi demo hari ‘Women Day’ di depan Istana Presiden beberapa waktu lalu, aliansi serikat buruh/pekerja yang menamakan Komite International Woman’s Day (IWD) menegaskan nasib buruh perempuan yang bekerja dikawasan pabrik masih memprihatinkan.

Juru bicara IWD 2019, Lini Zurlia, dalam keterangan persnya menjelaskan, mangatakan bahwa fakta nasib buruh perempuan dalam perusahaan lebih sering mendapat status buruh kontrak dibanding laki-laki. Praktik diskriminasi dan kekerasan seksual pun kerap terjadi pada buruh perempuan. Sayangnya, dari berbagai kasus yang terjadi, jarang tereksploitasi. Hal itu disebabkan, karena perempuan masih menganggap tabu, ketika membongkar kasus kekerasan seksual dalam dunia kerja.

Selain diskriminasi dan kekerasan seksual, Indonesia pun masih menempati peringkat tertinggi kasus human trafficiking (perdagangan orang) di wilayah negara ASEAN. Laporan dari Komnas Perempuan pada tahun 2018, mencatat angka terdapat kasus human trafficking 158 kasus, dan kasus pekerja migran 141 kasus. Seperti kasus penipuan, kekerasan sampai pemerkosaan dan pelecehan seksual, dimana korbannya mayoritas perempuan.   

Atas keprihatinan bersama, komite IWD mendesak pemerintah harus menghentikan berbagai rantai praktik diskriminasi dan kekerasan yang menimpa kaum buruh perempuan. Salah satu solusinya, segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kemudian, mendesak pemerintah dibidang ketenagakerjaan untuk mendukung pengesahan rancangan Konvensi ILO tentang Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Tempat Kerja.

Sementara itu, Elly Rosita Silaban, DEN KSBSI yang juga pegiat kepemimpinan buruh perempuan mengakui, bahwa dilema yang menimpa buruh perempuan karena masih minimnya partisipasi kepemimpinan. Untuk internal di KSBSI, Elly terus mendorong anggota perempuan di KSBSI, agar tampil sebagai pemimpin dan ikut berperan sebagai pengambil keputusan dalam organisasi. 

Di internal FSB GARTEKS KSBSI, Elly juga mengatakan sedang gencar melakukan program pendidikan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan buruh perempuan. Seperti pelatiha Gender Bassed Violence (GBV) dan bekerja sama dengan pihak pengusaha melakukan kampanye perusahaan bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual.

Elly optimis, dengan konsisten melakukan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap buruh perempuan di internal FSB GARTEKS KSBSI, maka kedepannya akan banyak lahir pemimpin perempuan yang siap melakukan advokasi terhadap buruh perempuan. Sebab, mayoritas buruh/pekerja di Indonesia adalah perempuan. Untuk itulah, ditengah kemajuan jaman, maka sudah waktunya buruh perempuan tampil sebagai pengambil keputusan dan mempengaruhi publik.

Tepatnya, tanggal 21 bulan April, sebentar lagi Indonesia akan menyambut perayaan Hari Kartini. Ditengah menyambut hari Kartini, Indonesia disatu sisi patut berbangga, karena sudah banyak perempuan Indonesia tampil sebagai pemimpin. Tapi disatu sisi, pekerjaan rumah (PR) pemerintah masih menumpuk, dituntut harus bisa menyelesaikan dilema persoalan buruh perempuan. (AH)