ID ENG

Kalau Pembahasan RUU Ciker Dilanjutkan, KSBSI Siapkan Strategi

Tanggal Publish: 14/06/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Beberapa waktu lalu, dalam keterangan tertulis Mahfud MD Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) mengundang pimpinan perwakilan serikat buruh/pekerja untuk berdiskusi di kantornya. Dia menjelaskan undangan pertemuan ini dalam rangka membahas kelanjutan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciker). Pasalnya status RUU ini ditunda sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasan Jokowi menunda sementara RUU Ciker dikarenakan mendapat penolakan besar oleh buruh. Sebab terdapat beberapa pasal dari RUU tersebut terindikasi sangat merugikan hak pekerja jika disahkan. Mantan Walikota Solo ini pun akhirnya menghentikan pembahasan RUU Ciker, setelah bertemu perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) di Istana Presiden.

Pembahasan rapat itu juga  dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Untuk perwakilan serikat buruh/pekerja yang tergabung dalam aliansi MPBI dihadiri Elly Rosita Silaban (KSBSI) Said Iqbal (KSPI) dan Andi Gani Nena Wea (KSPSI).

Elly Rosita Silaban mengatakan mengapresiasi undangan yang difasilitasi oleh Menko Polhukam dalam rangka membahas kelanjutan RUU Ciker. Dia menegaskan sejak awal wacana omnibus law, sebenarnya tidak menolak RUU Ciker. Namun penyebab KSBSI melakukan penolakan karena awal pembuatan draft RUU Ciker, unsur serikat buruh/pekerja tak ada dilibatkan sehingga dianggap tidak transparan.

Oleh sebab itulah, KSBSI bersama MPBI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Ciker di Gedung Parlemen Senayan. “Kemudian, pemerintah harus mengajak perwakilan serikat buruh/pekerja agar mengevaluasi RUU Ciker. Supaya kedepannya tidak mendapat penolakan lagi dari buruh,” ucapnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Elly menegaskan bahwa MPBI merekomendasikan jika nantinya pemerintah melanjutkan pembahasan omnibus law Cipta Kerja maka harus sesuai mekanisme Tripartit. Atau tepatnya perwakilan serikat buruh/pekerja harus dilibatkan.

“Untuk pembahasan omnibus law Cipta Kerja melalui Tripartit pemerintah menyetujuinya. Lalu ada dua poin lagi yang direkomendasikan MPBI dalam rapat itu, diantaranya opsi menarik kluster ketenagakerjaan dari agenda Omnibus law dan saran terakhir kalau dilanjutkan pembahasan RUU Ciker sebaiknya dibawah koordinasi Menteri Tenaga Kerja,” terangnya.

Ia juga mengatakan KSBSI bersama serikat buruh/pekerja lainnya juga sudah memiliki konsep dan siap memberi masukan jika pemerintah melanjutkan pembahasan RUU Ciker. “Intinya, buruh menginginkan RUU Ciker harus berkualitas kalau disepakati semua pihak. Serta tidak ada yang merugikan semua kepentingan. Kalau pembahasan dilanjutkan, tentunya KSBSI sudah siapkan strategi,” ungkapnya.  

Sementara Airlangga Hartarto menanggapi ada baiknya jika pembahasan RUU Ciker dibutuhkan kerja sama yang baik dengan semua lintas sektor. Termasuk perwakilan serikat buruh/pekerja. Sebab, selain fokus menghentikan penyebaran virus Corona, pemerintah juga sedang bekerja keras menghentikan    rantai PHK dampak dari Covid-19.

"Ada pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemi itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Dua pekerjaan ini dibutuhkan sinergi yang baik dengan  serikat buruh/pekerja," ujarnya. (AH)