ID ENG

Kadisnaker Pemprovsu, Serikat Buruh, Pengusaha Sepakat Bentuk Pokja LKS Tripartit Untuk Kelayakan UMK dan Struktrur Skala Upah

Tanggal Publish: 15/05/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Beberapa waktu lalu, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sumatera Utara (Sumut) menggelar agenda diskusi publik tentang upah layak. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaaan (Kadisnaker Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Baharuddin Siagian, lalu Fazri Efendi Pasaribu,  Makmur Tinambunan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Provsu. Lalu Perry Iskandar Bendahara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, serta Paraduan Pakpahan Bendahara Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut.

Tujuan dialog ini tujuannya untuk memberikan masukan kepada perusahaan terkait kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumatera Utara. Pasalnya, kelayakan UMK ini sebenarnya harus sudah diberikan kepada buruh yang sudah bekerja selama 1 tahun kebawah. Dan target hasil diskusi tersebut juga membangun komitmen untuk menerapkan Struktur Skala Upah ditiap perusahaan.

“Saya mengapresiasi kinerja Baharuddin Siagian sebagai Kadisnaker Provinsi Sumatera Utara. Beliau sangat membangun baik komunikasi dengan aktivis serikat buruh. Selalu mendengar aspirasi kami untuk mensejahterakan buruh. Dan dia tetap mengedepankan sosial dialog saat terjadi perselisihan hubungan industrial,” ucap Paraduan saat diwawancarai melalui seluler, Minggu (15/5/2022).

Lanjutnya, Paraduan mengatakan hasil diskusi tersebut akhirnya memutuskan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkaji kebijakan UMK di Sumatera Utara. Pokja LKS Tripartit ini juga mulai bekerja tahun ini. Salah satu langkah aksi kongkritnya melakukan kunjungan ke semua kabupaten/kota. Lalu melakukan sosial dialog untuk mendorong Struktur Skala Upah segera dijalankan perusahaan.

“Dalam waktu dekat ini berencana akan membuat 10 pertemuan dan langsung terjun ke kabupaten/kota untuk menganalisa persoalan UMK dan Struktur Skala Upah. Kunjungan yag dilakukan juga diprioritaskan ke daerah yang paling rawan konflik ketenagakerjaan antara buruh dan pengusaha,” kata Paraduan yang juga Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Medan dan Deli Serdang.

Dia berharap kinerja Pokja LKS Tripartit bisa berjalan efektif, hubungan pengusaha, serikat buruh dan pemerintah bisa menjadi dinamis. Apalagi Pak Baharuddin Siagian berharap penerapan Struktur Skala Upaha tak hanya sebatas wacana, tapi harus memang dilaksanakan.

“Semoga Pokja LKS Tripartit yang sudah disepakati, tahun depan tetap bisa berjalan. Dimana salah satu tujuannya memang untuk mengurangi persoalan konflik hubungan industrial di Sumatera Utara, terutama soal tuntutan upah layak,” tutupnya. (AH)