Buruh itu bagian dari dinamika politik. Dan tak bisa dibantah mereka telah berjasa besar memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi di negara ini. Namun mirisnya, kondisi kesejahteraan buruh sampai hari ini masih memprihatinkan. Pasalnya, banyak regulasi politik serta undang-undang yang dibuat para politikus dianggap tidak memihak pada buruh. Justru kebijakan itu lebih condong mementingkan keuntungan kelompok pengusaha.

Salah satunya, disahkannya Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan adalah produk politik yang dinilai telah merampas kesejahteraan buruh. Pasalnya, undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang sengaja mendegradasi hak buruh di dunia kerja. Sehingga masa depan buruh tidak memiliki kepastian.

Sampai hari ini, buruh masih melakukan aksi demo menolak UU Cipta Kerja. Lalu mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut kluster ketenagakerjaan dari UU tersebut. Karena, jika UU Cipta Kerja ini tetap dipaksakan, jelas sangat merugikan hak ekonomi buruh bersama keluarganya.

Pada saat agenda konsolidasi ‘Membership Meeting’ yang diadakan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Serang Raya, pelatihan ini juga memberikan materi pendidikan ‘Politik Pergerakan Buruh’. Dan dihadiri lebih dari 60 peserta tingkat Pengurus Komisariat (PK) perwakilan dari 25 perusahaan di Cafe KONOKU, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang Banten, Kamis (16/3/2023).

Andreas SC Hutagalung, salah satu pemberi materi pelatihan serta Ketua Departemen Komunikasi dan Politik Dewan Pengurus Pusat DPP FSB GARTEKS KSBSI mengatakan buruh tidak boleh apatis dengan politik. Sebab, sejarah telah menuliskan, pergerakan politik buruh sudah lahir sejak zaman kolonial VOC Belanda dan melawan segala bentuk penindasan penjajah.

Bahkan, kata Andreas, pada era Presiden Soeharto berkuasa selama  32 tahun, aktivis buruh seperti sosok Almarhum Muchtar Pakpahan banyak melawan kebijakan penguasa rezim orde baru ini, termasuk dia pun pernah dijebloskan ke penjara. Karena dia menilai, kebijakan Soeharto banyak menindas hak buruh dan lebih mementingkan kelompok pengusaha.

“Berkat perjuangan yang gigih, pada Mei 1998 rezim diktator Soeharto akhirnya tumbang dan Indonesia memasuki era reformasi. Perlu dicatat, bahwa sejarah membuktikan gerakan serikat buruh salah satu aktor yang ikut menumbangkan rezim orde baru,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap buruh harus konsisten mempertahankan nilai pergerakan politik buruh. Walau kondisi hari ini semakin tertindas, karena banyak regulasi politik yang dibuat elit politikus tidak memihak buruh, tapi buruh harus tetap membangun sikap militansi dan mempertahankan tradisi aksi demo dan gugatan secara hukum.

“Kalau buruh hanya diam dengan situasi yang tidak memihak ini, saya yakin nasib kita semakin tertindas. Buruh tidak boleh apatis, tapi harus membangun kesadaran politik yang kritis,” ucap Andreas yang  juga menjabat di Departemen Media Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Nah, sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik atau Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Andreas berharap buruh harus berperan aktif mensukseskan pesta demokrasi ini. Termasuk mendorong, jika ada kader buruh FSB GARTEKS KSBSI tampil bertarung menjadi calon legislatif (Caleg). Baik tingkat dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat dari semua partai peserta Pemilu 2024.

“Kita harus mendorong kader-kader terbaik FSB GARTEKS KSBSI yang terpanggil dalam dunia politik. Karena, kalau mereka seandainya nanti terpilih, bisa memperjuangkan dan mempengaruhi kepentingan buruh lewat jalur undang-undang dan peraturan,” terangnya.

Sebab, kata Andreas gerakan buruh jangan hanya berada di gerakan jalanan saja. Namun harus berani masuk bertarung  dalam lingkaran kekuasaan politik untuk melakukan perubahan. Begitu juga, saat melakukan kampanye jangan terlibat ‘Politik Uang’. Tapi yang diutamakan adalah ide, gagasan dan kerja-kerja keras membela kepentingan rakyat.  

“Dan jika terpilih, jangan lupa dengan janji politiknya. Harus berkomitmen dengan semangat idealisme politiknya, termasuk membuat kontrak politik dengan buruh,” tegasnya.

Dia juga mengapresiasi kepada Faizal Rakhman SH, Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Serang Raya yang saat ini sedang mempersiapkan menjadi Caleg 2024 tingkat kabupaten dari salah satu peserta partai pemilu 2024. Dimana mewakili daerah pemilihan (Dapil) 2, wilayah Cikande, Kibin, Kragilan, Kopo, Jawilan Kabupaten Serang Banten.

Jejak rekamnya sudah tak diragukan lagi selama ini ketika menjadi aktivis serikat buruh. Banyak terlibat membela hak buruh, konsisten melakukan aksi-aksi kemanusiaan diwilayah Kabupaten Serang.

“Saya berdoa, saudara Faizal Rakhman bisa terpilih dan dipercaya duduk menjadi wakil rakyat, serta tetap konsisten membela kepentingan buruh dan rakyat kecil” tutupnya. (AH)