ID ENG

Ini Yang Dibahas Saat Aktivis FSB GARTEKS KSBSI Semarang Raya Audiensi Dengan Disnakertrans Jawa Tengah

Tanggal Publish: 16/03/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Semarang Raya Jawa Tengah, pada Selasa (15/3/2022) melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu perburuhan yang dibahas.

Dede Rohman Ketua Cabang DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang mengatakan salah satu dibahas adalah soal status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, sekarang ini banyak perusahaan di Jawa Tengah yang menerapkan PKWT dengan semaunya saja.

“Contohnya, ada perusahaan yang hanya menerapkan PKWT 1sampai 3 bulan saja. Kemudian mereka (buruh) seolah-olah mau diberikan kompensasi dengan cara dicicil. Misalnya, seorang buruh dikontrak 1 tahun, maka bisa dibayar setiap bulan lewat cicilan,” ucapnya, saat diwawancarai lewat seluler.

Kemudian, status buruh kontrak atau orang lama di perusahaan juga masih tetap dipanggil dan diberikan kompensasi. Tapi status kerja mereka dihitung dengan aturan UU Cipta Kerja. Tentu saja, bagi  Dede masalah ini sangat merugikan hak buruh. Oleh sebab itu, tujuan audiensi ini dilakukan untuk meminta Disnaker Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan, maupun penerapan PKWT di perusahaan.

“Kami juga menyampaikan beberapa kasus pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan yang advokasi. Tapi sayangnya, kasus yang dilaporkan ke Disnakertrans Jawa Tengah ini justru belum ada tindak lanjutnya sampai hari ini,” ungkapnya.

Begitu juga soal PKWT. Dede mengatakan Disnakertrans Jawa Tengah mengatakan masalah PKWT ini dikembalikan pada PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Artinya, jawaban tersebut dinilainya sangat normativ.

“Sebenarnya kami ingin pihak Disnakertrans Jawa langsung terjun ke lapangan untuk melihat faktanya, bukan jawaban teoritis,” terangnya.

Begitu juga dengan jawaban masalah laporan pelanggaran ketenagakerjaan, pihak Disnakertrans Jawa Tengah juga memberikan jawaban yang normativ. Hanya menyarankan, jika kedepannya ada kasus yang sama, sebaiknya mengedepankan cara Bipartit dan mediator.

“Tentu saja jawaban tersebut tidak memuaskan kami. Saya berharap, kedepannya Disnakertrans Jawa Tengah harus pro aktif, jika menerima laporan pelanggaran ketenagakerjaan,” tutupnya. (AH)