ID ENG

Ini Sikap Salah Satu Kuasa Hukum LBH KSBSI, Terkait Putusan Formil UU Cipta Kerja Yang Baru Diputuskan MKRI

Tanggal Publish: 25/11/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Tri Pamungkas S.H., M.H salah satu Tim Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (LBH KSBSI) meyampaikan rasa prihatin terhadap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terkait putusan Judicial Review (JR) uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana KSBSI salah satu perwakilan serikat buruh/pekerja sebelumnya mengajukan JR UU ini secara formil dan materiil dengan nomor Perkara 103/PUU-XVIII/2020.

“Seharusnya permohonan JR ini dikabulkan oleh Majelis Hakim MKRI, bukan dibuat mengambang atau abu-abu,” ucapnya, saat diwawancarai disela aksi demo KSBSI disekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk mendesak MKRI membatalkan pasal-pasal UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang merugikan hak buruh.

Berdasarkan hasil keputusan yang dibacakan Mejelis Hakim MKRI, pada Kamis (25/11/2021) memutuskan menolak sebagian gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan perwakilan serikat buruh/pekerja. Dan merekomendasikan UU ini diperbaiki sampai 2 tahun. Serta mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Lalu menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Kemudian dalam pokok permohonan, pertama menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian. Majelis Hakim MKRI juga menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.

Anwar Usman Ketua Hakim MKRI menjelaskan UU ini tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. “Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Tri Pamungkas yang juga Ketua Konsolidasi DPP FSB GARTEKS KSBSI menyampaikan tim Kuasa Hukum LBH KSBSI pastinya segera melakukan konsolidasi untuk membuat langkah hukum kedepannya. Sebab, materi gugatan formil yang dilakukan dalam uji materi UU Cipta Kerja selama proses persidangan sudah sangat kuat. Karena, dalam beberapa persidangan, pemerintah terbukti melanggar aturan waktu proses penyusunan sampai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim MKRI hari ini bukan saja tidak memihak pada buruh, tapi seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya, saat diwawancarai disela aksi demo KSBSI disekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk mendesak MKRI membatalkan pasal-pasal UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang merugikan hak buruh

Selain itu, dia menegaskan pemerintah semakin terlihat melakukan diskriminasi kepada buruh dan lebih memihak pada kepentingan investor. Padahal, buruh itu sangat berperan dalam roda perekonomian negara. Dan terakhir Tri Pamungkas menyampaikan dirinya sengaja turun aksi demo, karena tim kuasa hukum LBH KSBSI berbagi peran dalam upaya memperjuangkan kaum buruh.

“Kami juga sangat menyayangkan, saat massa aksi buruh KSBSI hendak demo didepan Gedung MKRI, tidak bisa karena diblokade oleh aparat Kepolisian disekitar Patung Kuda Jakarta Pusat,” tutupnya. (AH)