ID ENG

Ini Sikap FSB GARTEKS KSBSI Terhadap Pembahasan RPP UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 21/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Berdasarkan hasil rapat sidang pleno yang diadakanDewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) bersama 10 federasi yang berafiliasi, KSBSI memutuskan menolak ikut terlibat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Keputusan ini diambil juga berdasarkan diskusi dan pertimbangan matang. Dan memilih uji materi atau judicial review pasal krusial UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan keputusan tersebut sudah diputuskan secara bijak, melalui diskusi yang jernih. Jadi setuju atau tidak dari keputusan yang sudah dibuat, FSB GARTEKS KSBSI tetap mendukung dan menghormatinya.

Menurutnya, KSBSI memang sejak awal perancangan sampai disahkannya UU Cipta Kerja sudah bersikap kritis dan menolak pasal-pasal krusial yang mendegradasi hak buruh. Bahkan aksi secara berturut-turut dari Ibukota Jakarta sampai ke berbagai daerah terus dilakukan sampai hari ini menolak UU Cipta Kerja.

“Jadi, ketika KSBSI menegaskan menolak ikut terlibat pembahasan RPP UU Cipta Kerja saya nilai wajar saja, sebagai bentuk sikap kritis organisasi,” ungkapnya saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Rabu 21 Oktober 2020.

Selain itu, Ary menjelaskan tidak mungkin KSBSI ikut pembahasan RPP Cipta Kerja yang akan difasilitasi oleh pemerintah. Pasalnya, KSBSI sendiri telah memutuskan segera melakukan uji materi (judicial review) UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk FSB GARTEKK KSBSI juga sudah menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam urusan UU Cipta Kerja.

“Intinya kami tidak mau lagi dipakai pemerintah sebagai alat kepentingan dan pelengkap dalam memuluskan pembahasan RPP Cipta Kerja,” lugasnya.

Lanjutnya, Ary mengatakan sampai hari ini semua pengurus dan anggotanya masih melakukan perlawanan menolak UU Cipta Kerja, melalui aksi demo diberbagai daerah. Jadi, sangat  tidak pantas tiba-tiba FSB GARTEKS KSBSI ikut mendukung pembahasan RPP UU Cipta Kerja. Karena bisa menimbulkan kekecewaan yang besar.

“Jadi keputusan FSB GARTEKS KSBSI ikut menolak ikut pembahasan RPP UU Cipta Kerja memang untuk menghargai semangat kawan-kawan yang tetap semangat melakukan aksi demo penolakan undang-undang bermasalah ini,” ungkapnya.

terkait wacana mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menerbitkan Perpu sebagai pengganti UU Cipta Kerja, dia menilai tuntutan itu sah-sah saja. Namun, pembuatan undang-undang ini sebenarnya memang atas permintaan presiden.   

“Menurut saya, sangat sulit kalau presiden menerbitkan Perpu, karena UU Cipta Kerja memang atas permintaan dia. Jadi strategi buruh sudah tepat melakukan langkah hukum dengan uji materi di MK, untuk menggugat pasal-pasal yang krusial,” jelasnya. (AH)