ID ENG

Ini Sikap DPP FSB GARTEKS KSBSI Terkait Rencana Terbitnya SE THR 2022

Tanggal Publish: 06/04/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana akan kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2022. Dimana, info yang beredar, pengusaha wajib membayar THR secara penuh pada buruhnya. Jadi tidak ada lagi aturan pembayaran dengan cara mencicil karena alasan pandemi Covid-19.

Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker mengatakan SE THR ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat ini. Ia menjelaskan tahun ini pemerintah tidak lagi memberikan toleransi kepada pengusaha untuk membayarkan THR dengan cara dicicil seperti dua tahun lalu.

“Pemerintah mau THR tahun ini wajib dibayarkan kepada pekerja, dan tidak ada lagi pembayaran dengan cara dicicil,” ucapnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPP FSB GARTEKS KSBSI) mengatakan 2 tahun pandemi Covid-19, banyak membuat buruh terpuruk. Karena banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan. Sebagian lagi upahnya dikurangi perusahaan.

Oleh sebab itu, Ary Joko meminta agar Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tidak lagi menerbitkan Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2022 yang merugikan buruh. Atau tepatnya tidak ada lagi aturan perusahaan memberikan THR kepada buruhnya dengan cara cicilan karena alasan pandemi.

“SE THR yang diterbitkan Menaker pada 2020 dan 2021 saya nilai memang tak memihak pada kepentingan buruh. Terkesan lebih memihak pada kepentingan buruh,” ucapnya, saat diwawancarai di Cipinang Muara Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).

Lanjutnya, ia menceritakan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mereda. Dan kondisi perekonomian negara sedang memasuki tahap pemulihan. Nah, kalau melihat industri garmen dan tekstil secara global terlihat membaik dalam produksi ekspornya. Dan brand atau pemegang merek internasional juga telah memberikan proyek pekerjaan, termasuk di sektor manufaktur.

Ary Joko meminta, ketika kondisi perekonomian negara sudah membaik, seharusnya pemerintah tidak membuat regulasi upah murah kepada buruh. Apalagi, memasuki tahun 2022, kondisi harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan rumah kontrakan semuanya sudah naik. Jadi, dia meminta agar tahun ini pemerintah tidak mengeluarkan SE THR yang serba kontroversial.

“SE THR yang diterbitkan pemerintah dimasa pandemi lebih banyak dimanfaatkan pengusaha nakal, karena banyak diberikan keringanan oleh pemerintah. Mereka selalu membuat alasan tak bisa membayar uang THR secara full. Padahal oknum pengusaha garmen dan tekstil ini banyak mengembangkan usaha diwilayah baru seperti didaerah Jawa Tengah,” ungkapnya.

Artinya, buruh tak ingin mengalami kebijakan THR seperti pada 2020 dan 2021. Sebab semua harga kebutuhan pokok telah naik. Ditambah lagi, disahkannya Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja membuat posisi tawar semakin rendah. Sehingga undang-undang tersebut banyak dimanfaatkan pengusaha nakal untuk melemahkan kekuatan buruh di perusahaan. Termasuk jaminan perlindungan sosialnya.

“Saya berharap tahun ini pemerintah bisa membuat regulasi yang meringankan beban ekonomi buruh. Sebab kebijakan upah pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja kebijakan upah layak semakin jauh dari harapan,” terangnya.

Terakhir Ary Joko mengusulkan ada baiknya Menaker kembali menjalankan Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan. Karena aturan tersebut sebenarnya sudah memihak pada kepentingan buruh. Pengusaha pun diwajibkan untuk membayar THR satu minggu sebelum perayaan keagamaan.

“Tahun ini FSB GARTEKS KSBSI disemua cabang tetap melakukan advokasi dan pendampinga , jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR keagamaan kepada buruhnya.” tutup Ary Joko. (AH)