ID ENG

Ini Langkah Advokasi untuk Buruh Yang Dilakukan DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya Dimasa Pandemi dan Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 08/06/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan dimasa pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor sudah menjadi fenomena saat ini. Seperti alasan efisiensi, berakhirnya masa perjanjian kerja, order menurun. Bahkan alasan produktifitas menurun hingga ada yang posisi kerja tiba-tiba buruh dipanggil oleh manajemen perusahaan. Lalu diberikan surat PHK. Hal ini merupakan sebagian kecil. Sehingga menjadi tantangan aktivis buruh saat melakukan advokasi.

Termasuk, jika melihat kilas balik kondisi perselisihan yang ada di Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya Banten, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan), dan penerapan hukum sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Tri Pamungkas Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya mengatakan jika mencermati kondisi ini, maka selaku pengurus serikat buruh tingkat cabang, dia harus mencari terobosan baru. Dimana, supaya tidak terjadi perselisihan hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Karena, jika selalu melakukan ke PHI, akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya tidak sedikit.

“Tapi perjuangan ini adalah konsekwensi sebagai bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan hak anggota mencapai tujuan. Sekecil apapun hak anggota FSB GARTEKS KSBSI dikurangi, tentu sebagai organisasi buruh kami hadir untuk membela,” ucap Tri dalam siaran tertulisnya, Rabu (8/6/2022).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam menghadapi perselisihan tingkat perusahaan, dinas tenaga kerja maupun  tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat ada beberapa Perkara yang telah teregister antaranya Perkara Nomor 103/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg atas nama ASEP MAULANA DKK 3 orang, Perkara Nomor 07/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Srg atasnama NURJA DKK 3 orang, Perkara Nomor  48/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg atasnama ARIS FUJIANTI DKK 32 orang, Perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg atasnama RUMINAH DKK 5 orang.

“Dari beberapa perkara tersebut ada yang sudah sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dampak dari pihak perusahaan keberatan atas putusan PHI. Dan kami telah pula kontra memori kasasi sebagai bentuk perlawanan tinggal menunggu putusan kasasi semoga putusan kasasi menguatkan putusan PHI,” jelasnya.

Mengingat pola pendidikan yang telah dibangun untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya ditingkat perusahaan, serta mengetahui kualitas kader, dia selalu mendorong kepada anggota yang sedang terjadi perselisihan dengan pihak perusahaan masing masing untuk mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan Hubungan Industrial di  Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Banten.

Hal ini sebagai bentuk pembuktian kualitas SDM yang ada di FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya. Dan terbukti dan sangat karena jarang terjadi ada di Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain ini terjadi. Namun ada juga saudara AHMAD LOMRI anggota Pengurus Komisariat (PK) FSB Garteks KSBSI PT. Universal Luggage Indonesia memutuskan mengajukan gugatan sendiri sebagai prinsipal untuk mencari keadilan.

“Beliau telah memiliki nomor perkara yang teregister dengan nomor perkara 65/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg. Dan sudah melewati sidang pertama tentang legal standing pada pihak yang berselisih, dan sidang akan dilanjutkan pada hari senin tanggal 12 Juni 2022 acara Jawaban dari Tergugat (PT. Universal  Lugage Indonesia)

Tentu sebagai pengurus organisasi satu tingkat diatasnya, dia merasa sangat bangga walaupun harus kerja ekstra dalam hal membangun mental, karakter pada saat di ruang persidangan. Sebab yang dihadapi anggotanya adalah perwakilan perusahaan. Baik setingkat HRD, Advokat bahkan dengan sederet gelar pendidikan yang mendukung dari segi kualitas. Hal ini tentunya lebih mahir dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

“Tapi saya optimis dengan bekal pengetahuan yang sudah diberikan anggota kami mampu melewati tantangan ini,” terangnya.

Kebijakan ini juga keputusan yang berat, namun dia harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk mencoba praktik beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Dimana memang menjadi kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan hubungan industrial. Baik perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja maupun Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Masih banyak lagi sengketa yang belum didaftarkan ke Pengadilan. Kondisi ini tentu sangat disayangkan saat pandemi belum 100 persen aman di negeri ini namun Pemutusan Hubungan Kerja meningkat.  Sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja. Disisi lain mencari pekerjaan menjadi tantangan baru dimana kebutuhan perusahaan sesuai dengan keahlian belum tentu dimiliki oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pekerjaan.

“Belum lagi umur, pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan kesempatan kerja,” ucapnya. (AH)