ID ENG

Ini Alasan Kecewa Aktivis Buruh Banten Sehingga Duduki Ruangan Kantor Gubernur Banten

Tanggal Publish: 23/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aktivis serikat buruh /serikat pekerja pada Rabu (22/12/2021) di Banten kembali melakukan aksi demo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang. Dalam orasinya, mereka menuntut Wahidin Alim Gubernur Banten segera merevisi Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.  Sebab, putusan ini dinilai telah merugikan kesejahteraan buruh.

Saat hari semakin sore, buruh pun merengsek masuk Kantor Gubernur dan akhirnya menduduki ruangan kerja Wahidin Alim. Mereka sempat memakan camilan dan meminum air yang ada diruangan itu sambil berteriak-teriak mencari sang gubernur untuk diajak dialog. Bahkan kursi yang biasa diduduki Wahidin Alim pun sempat diduduki pendemo. Sementara, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten tak terlihat untuk menampung aspirasi buruh.     

Faizal Rakhman Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Serang mengatakan aksi pendudukan kantor Gubernur Banten ini sebagai sikap kecewa atas kepemimpinan Wahidin Alim.

“Wahidin Ali ini kami anggap sebagai pemimpin yang tidak ada menunjukkan sikap negarawan untuk memihak suara rakyat kecil. Padahal buruh sudah bolak balik aksi damai tanpa membuat kerusuhan. Serta menyampaikan surat resmi, agar dia mau berdialog mendengarkan aspirasi buruh. Tapi tak pernah ditanggapi,” ucap Faizal, saat diwawancarai melalui seluler, Kamis (24/12/2021).

Lanjutnya, dia mengatakan, Wahidin Alim juga sempat menyampaikan pernyataan yang terkesan melecehkan martabat buruh. Pasalnya, orang nomor satu di Banten itu menyarankan agar pengusaha lebih baik mencari pekerja baru, jika karyawannya menolak penetapan UMK 2022, karena masih banyak yang menganggur.

“Pernyataan beliau saya nilai sangat menyakiti buruh saya duga dia hanya mementingkan kelompok pengusaha saja,” terangnya.

Dia mengatakan tuntutan revisi UMK tahun 2022 sebenarnya sangat wajar, sebab semua harga sembako, biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya telah naik. Apabila upah buruh tahun depan rendah dan sebagian daerah tidak naik, maka daya beli ditengah masyarakat bakal anjlok.

“Dan bisa saja nantinya membawa dampak pada ketimpangan sosial,” ungkapnya.

Selanjutnya, apabila tuntutan yang sudah disampaikan tidak didengarkan Gubernur Banten, aktivis buruh akan tetap aksi demo serta mengajukan gugatan di Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Intinya, buruh di Banten tidak setuju jika penetapan upah minimum mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“PP ini kan produk Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dinyatakan sedang bermasalah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena dinyatakan inkonstitusional,” terangnya.

Jadi wajar buruh Banten menyarankan, penetapan upah minimum 2022 mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan alasan lebih realistis dimasa pandemi Covid-19. Karena, saat pemerintah sebelum membuat kebijakan upah harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilapangan.

“Mewakili aktivis buruh saya juga menyampaikan apresisasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kapolda Banten, Kapolres Kota Serang dan Kapolres Kabupaten Serang. Selama satu tahun ini buruh melakukan aksi demo, kepolisian mengedepankan  pendekatan humanis kepada buruh. (AH)