ID ENG

Hak Normativ Diabaikan, Buruh PT Hari Mau Indah Mogok Kerja

Tanggal Publish: 09/03/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Sudah hampir 1 bulan, buruh di PT Hari Mau Indah yang terletak di Jalan Raya Serang  Desa Pasir Bolang, Kabupaten Tangerang Banten melakukan aksi mogok kerja. Pasalnya, mereka menuntut pihak perusahaan segera membayar tunggakan upah. Dari periode Mei 2019 sampai Januari 2020. Namun, kabar terakhir yang didapat, tuntutan ini belum ada titik terang.

A. Ariya Dipraja yang biasa disapa Kohar Ketua Bidang Konsolidasi DPC FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tangerang Raya, membenarkan buruh yang melakukan mogok kerja memang sedang menuntut haknya kepada perusahaan.

 “Mereka yang melakukan mogok kerja sebagian besar dari pengurus dan anggota dari Pengurus Komisariat FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya,” ucap Kohar, saat melakukan aksi demo didepan PT Hari Mau Indah, 6 Maret lalu.

Sebab, kata Kohar aksi mogok kerja ini dilakukan karena pihak perusahaan telah melalaikan tanggungjawabnya yang bersifat normativ  untuk mensejahterakan buruhnya. Dia memaparkan ada tunggakan upah yang belum dibayar pihak perusahaan  senilai Rp. 2,8M untuk 396 orang.

“Sedangkan pengurus dan anggota kami dalam perusahaan PT Hari Mau Indah sebanyak 402 orang. Sementara yang mempunyai tagihan upah sebanyak 361 orang, untuk periode mei 2019-Januari 2020. Sisanya mempunyai tagihan upah di periode Februari dan Maret 2020," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum di bayar dari Juli 2019 sampai Februari 2020, kurang lebih senilai RP. 1.2 M. Sedangkan untuk iuran BPJS kesehatan yang belum dibayarkan kurang lebih senilai Rp. 600 juta, sehingga buruh tidak bisa memakai kartu BPJS nya untuk berobat.

Kohar menyampaikan FSB GARTEKS KSBSI Tangerang sudah jauh-jauh hari melaporkan kasus tersebut ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten.  Pada 24 Februari 2020, akhirnya laporan tersebut dilakukan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Kabupaten Tangerang.

“Selanjutnya kami tinggal menunggu anjuran dari Sudinaker Kabupaten Tangerang dan nota penetapan dari Disnaker Provinsi Banten Bidang Pengawasan,” jelasnya.

Jajaran DPC dan PK FSB GARTEKS KSBSI pun akan melakukan upaya hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan dan tindak pidana murni tentang penggelapan iuran BPJS  yang tidak disetorkan perusahaan  ke Polres Kabupaten Tangerang. (AH)