ID ENG

Gerakan Sipil Semakin Dibungkam, Presiden KSBSI Kecam Militer Myanmar

Tanggal Publish: 22/02/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengecam keras penangkapan aktivis demokrasi yang menolak aksi kudeta militer di Negara Myanmar. Pasalnya, pihak militer masih terus menangkapi aktivis mahasiswa, pelajar dan pimpinan serikat buruh/pekerja yang turun ke jalan yang menolak junta militer. Sebelumnya, militer Myanmar dibawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing telah menahan pimpinan gerakan sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pemimpin senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)

Menurutnya, rakyat Myanmar mempunyai hak memilih demokrasi sipil untuk menentukan masa depan negaranya. Terlebih lagi, pasca 30 tahun rezim diktator di negara ini pada 2011 lalu, masyarakatnya telah mengalami kemajuan dalam kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat. Artinya, proses reformasi sipil yang bergulir di Myamar ini sudah berjalan sangat baik.

“Kami mengecam Jenderal Min Aung Hlaing yang secara tiba-tiba merebut pemerintahan sipil. Sehingga masyarakat Myanmar kembali mengalami trauma politik dimasa lalunya. KSBSI bagian dari gerakan demokrasi sipil menolak keras kudeta ini. Sebab kawan-kawan kami dari serikat buruh/pekerja di yang ditangkap militer, saat aksi menolak kudeta militer,” ucap Elly, di Cipinang Muara, Jakarta Timur (22/2/21).

Alasan serikatnya ikut kampanye solidaritas kemanusiaan menolak kudeta Myanmar, karena KSBSI bagian afiliasi serikat buruh internasional. Terlebih lagi, organisasi perburuhan internasional (ILO) dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) telah mengecam kudeta militer di Myanmar. Bahkan, KSBSI sendiri pernah mengalami trauma intimidasi dimasa rezim otoriter orde baru (Orba), waktu memperjuangkan demokrasi dan hak kebebasan berserikat.

“Jadi wajar kami menolak segala bentuk kekuasaan yang bersifat otoriter. Mereka selalu alergi dengan demokrasi. Apalagi setiap sejarah kekuasaan diktator militer, banyak menelan aktivis buruh/pekerja menjadi korban penangkapan bahkan dibunuh, karena kekuatan buruh itu salah satunya demokrasi,” jelasnya.  

KSBSI sendiri telah melayangkan surat protes langsung kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Duta Besar perwakilan Myanmar di Indonesia dan Jenderal Min Aung Hlaing. Dalam surat itu, Elly mengatakan mendesak Kemlu RI tidak mengakui pemerintahan Myanmar dibawah kekuasaan militer yang melakukan kudeta.

“KSBSI mendesak pemerintah mengirim surat ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak mengakui pemerintahan militer Myanmar. Mendesak Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi bagi pemimpin kudeta dan menghentikan kerja sama militer. Lalu menerapkan sanksi ekonomi yang komprehensif untuk menghentikan setiap semua pendapatan militer Myanmar,” terangnya.

Lalu meminta pemerintah agar PBB turun langsung memantau kondisi Myanmar dan mengeluarkan laporan khusus tentang situasi HAM, terkait penangkapan aktivis pro demokrasi. Serta mendesak mengembalikan kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat dan akses informasi melalui teknologi informasi.

Selain itu, alasan KSBSI ikut menolak kudeta militer di Myanmar, disebabkan Jenderal Min Aung Hlaing diduga kuat sebagai dalang pelaku pembantaian etnis minoritas Muslim Rohingya. Sehingga sebagian warga Muslim Rohingnya terpaksa mengungsi dari negara itu.

Pada 2018, setelah Dewan Hak Asasi Manusia PBB melakukan investigasinya, akhirnya merekomendasikan para pemimpin militer Myanmar, salah satunya Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut terkait kasus genosida di Negara Bagian Rakhine utara. Serta kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan. (AH)