Tahun lalu, Airlangga Hartarto (Menperin) mengatakan peluang sektor bisnis ekspor tekstil dan produksi tekstil (TPT) masih berpeluang baik untuk dua tahun kedepan. Alasannya, karena Industri TPT merupakan sektor padat karya berorientasi ekspor. Bahkan, pemerintah sudah menargetkan tahun 2019, ekspor tekstil mencapai USD 15 miliar.

“Dengan adanya target ekspor tekstil mencapai USD 15 miliar sampai tahun 2019, maka peluang lapangan kerja terbuka lebaran dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3,11 juta orang,” ucapnya, dalam keterangan pers, di Jakarta.

Untuk mengejar target sampai tahun 2019, Airlangga mengatakan pemerintah memang membutuhkan investasi baru dan ekspansi di setiap sektor industri TPT. Seperti dalam penambahan kapasitas produksi sebesar 1.638 ribu ton per tahun dengan nilai investasi Rp 81,45 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 424.261 orang.

“Pemerintah memang sedang fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan pelaku industri dalam berusaha di Indonesia. Misalnya, memfasilitasi pemberian insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday,” terangnya.

Selain pemerintah gencar meningkatkan daya saing dunia industri, Kemenperin juga sedang berencana menjalankan program pendidikan vokasi industri kepada buruh sektor tekstil. Pasalnya, Airlangga beralasan di era revolusi industrialisasi 4.0, sektor Industri TPT nasional harus beradaptasi dengan teknologi digital seperti 3D printing, automation, dan internet.

“Dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas maka mesin-mesin di sektor industri tekstil harus dilakukan pembaruan untuk mengejar target daya saing,” terangnya.

Selain itu pemerintah juga berupaya membuat perjanjian kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa supaya memperluas pasar ekspor TPT lokal. Sehingga, dalam proses negosiasi untuk bilateral agreement tersebut, karena bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5-20 persen, sedangkan ekspor Vietnam ke Amerika dan Eropa sudah nol persen.

“Saya optimis industri TPT nasional kedepannya bisa mempunyai daya saing global. Dengan syarat, sektor andalan tekstil harus memiliki kualitas yang baik di pasar internasional. Untuk industri shoes and apparel sport, sekarang ini kita sudah mampu menyaingi China. Di negara Brazil, kita sudah menguasai pasar di sana hingga 80 persen," ujarnnya.
Penuh Polemik

Terkait ucapan Menteri Perindustrian (Menperin) disatu sisi ada benarnya. Seperti Jawa Tengah, sekarang ini para investor garmen dan tekstil sedang menargetkan beberapa kabupaten menjadi pabrik garmen dan tekstil. Baru-baru ini, media online dan surat kabar lokal di Jawa Tengah mengabarkan dua perusahaan industri garmen yang sedang melebarkan sayap usahanya sedang membutuhkan 3.000 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, pihak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mengatakan menyambut baik, ketika perusahaan sedang merekrut hampir 3000 tenaga kerja. Sebab, dengan dibutuhkannya 3000 tenaga kerja, akan terbuka lebar angkatan kerja baru, khususnya generasi muda yang pada umumnya lulusan SMK.

Kabarnya juga, tahun depan aka nada lagi perusahaan industri sektor garmen dan tekstil yang akan membuka perusahaan di Kabupaten Pemalang. Untuk itulah, Pemda Kabupaten Pemalang, sekarang sedang gencar pelatihan keterampilan mulai dari pelatihan garmen, automotif dan las listrik kepada generasi muda. Sehingga, ketika generasi muda di Pemalang bisa bekerja di perusahaan yang baru dibuka, tidak perlu lagi mencari kerja di kota besar atau urbanisasi.

Bisa dipastikan, investor yang membangun usaha dibeberapa kabupaten Jawa Tengah merupakan pengusaha seperti dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Serang, dan beberapa kabupaten di Jawa Barat. Fenomena ekspansi usaha industri garmen dan tekstil dari Jabotabek, Banten dan Jawa Barat memang sudah terjadi sejak beberapa tahun ini.

Alasan pengusaha memindahkan usaha industrinya ke daerah Jawa Tengah, sudah lempar handuk atau menyerah karena alasan tuntutan upah buruh yang dinilai terlalu tinggi. Makanya, ketika pengusaha lebih memilih memindahkan usaha industrinya ke Jawa Tengah, karena upah minimum kabupaten/kota (UMK) masih jauh lebih rendah dibandingkan tempat usaha sebelumnya. Kabarnya, upah kerja buruh pabrik pabrik di Pemalang bersama dengan lembur, setiap bulan mereka bisa mengantongi Rp 2 Juta. Jauh bedea memang dengan upah buruh garmen di kota Bogor yang UMK nya bisa lebih dari Rp. 3 juta.

Lalu bagaimana dampak melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat sekarang ini terhadap industri tekstil? Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menjelaskan melemahnya nilai mata rupiah yang sudah tembus sampai Rp. 15.000 sangat dampak sendiri bagi pengusaha tekstil. Selama ini, kebutuhan produksi tekstil, pengusaha masih ketergantungan barang impor.

Akibat biaya pembelian barag produksi dari impor sudah naik, mau tidak mau pengusaha memutuskan solusi dengan cara meningkatkan biaya jual hingga delapan persen. Kalau tidak meningkatkan biaya jual produksi, pengusaha bisa gulung tikar. Soalnya bahan baku yang dibeli pengusaha dari luar negeri dengan mata uang dolar AS.

“Ya kalau mata uang dolar lagi naik, terpaksa pengusaha membelinya bisa lebih dari dua kali lipat harga yang normal. Sementara, penjualan hasil produksi dengan rupiah,” ujarnya.

API hanya berharap agar pemerintah segera mengatasi nilai tukar mata rupiah ke dolar belum stabil, karena pengusaha pun sekarang dalam keadaan terjebak. Pengusaha juga masih melihat reaksi dan peluang pasar, karena tidak mau terjebak kerugian yang besar akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Sementara di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan ribu pabrik tekstil rumahan yang selama ini beroperasi, sedang mengalami ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan terjadinya ancaman PHK karena memang ada pelemahan mata uang rupiah. Dikabarkan juga, pengusaha sedang berencana untuk merumahkan karyawannya, apabila mata uang rupiah tidak memulih.

Penyebab membengkaknya biaya produksi, karena selama ini pengusaha masih bergantung dari luar negeri, seperti membeli benang dengan membeli mata uang dolar. Sebagai contoh, harga benang yang dibeli sekarang ini sempat naik naik menjadi 40 persen atau Rp 35 ribu per kilogram. Sementara, pengusaha dalam tiap minggu rata-rata harus membeli 10 hingga 15 ton benang. Sementara, modal pengusaha yang ada Majalaya, selama ini modalnya terbatas. Nah, kalau sudah menjadi serba dilematis begini, akan kah target pemerintah seperti ucapan Airlangga Hartarto bisa terjawab? Kita lihat langkah kebijakan pemerintah selanjutnya. (AH/BS)