ID ENG

Gelar Membership Meeting, DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang Bahas Pasca Putusan UMK 2022 dan Uji Formil UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 20/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Minggu (19/12/2021) Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Semarang Jawa Tengah menggelar Membership Meeting. Acara ini diadakan di Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Kabupaten Semarang, bersama perwakilan Pengurus Komisariat (PK) dan anggota.

Dede Rohman Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan UNW dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk buruh. Kalau nantinya SDM semakin ada peningkatan, maka dilanjutkan dengan beberapa program. Seperti melakukan penelitian dalam ketenagakerjaan dan survei terkait soal upah.

Terkait agenda membership meeting, Dede menyampaikan acara ini salah satu ajang konsolidasi pengurus dan anggota. Sekaligus menyikapi masalah pasca putusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah tahun 2022. Serta pasca putusan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

“Dua keputusan tersebut kami nilai memang tidak memihak pada masa depan dan kesejahteraan buruh,” ucap Dede, saat diwawancarai melalui seluler, Senin (20/12/2021).

DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang juga dalam waktu dekat ini segera melayangkan surat resmi kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Pihaknya akan meminta kepada orang nomor satu di Jawa Tengah ini untuk merevisi putusan UMK 2022. Dan mendesak agar penetapan upah mengacu pada PP Nomor. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,” jelasnya.

Lalu membahas Surat Keputusan (SK) Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang baru diterbitkan Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan dialog itu, dia menyarankan semua Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang, membuat surat ke perusahaan. Dimana, tujuannya agar pengusaha patuh dan wajib menjalankan upah melalui mekanisme SUSU.

Terakhir, apabila nantinya permintaan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merevisi UMK 2022 tidak digubris, pihaknya bakal menentukan sikap. Sebab, kenaikan UMK 2022 buat buruh khusus di Kabupaten Semarang hanya Rp.11000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat tidak realistis, karena harga sembako dan kebutuhan lainnya pada umumnya sudah naik.

“Intinya kami akan membuat surat resmi ke Gubernur Jawa Tengah dan mendesak beliau agar merevisi putusan UMK 2022. Kalau tuntutan tidak didengarkan, DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Semarang berencana melalukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya.

Artinya, sikap penolakan yang dilakukan serikat buruhnya tak hanya melakukan aksi demo saja. Langkah gugatan hukum juga dilakukan dalam memperjuangkan hak buruh karena sudah diatur konstitusi. “Saya juga mempertanyakan sikap Ganjar Pranowo yang baru sekarang ini memerintahkan perusahaan menjalankan mekanisme SUSU. Padahal, kebijakan tersebut sudah berlaku pada 2017 lalu,” ungkapnya.

Terakhir, dia menyampaikan membership meeting yang diadakan berjalan baik dan peserta yang hadir melebihi target. Menjelang akhir tahun ini, jumlah anggota dibeberapa Pengurus Komisariat (PK) sudah bertambah walau tidak signifikan. Pada 2022 nanti, Dede berkomitmen menambah jumlah anggota, kalau situasi pandemi Covid-19 mulai mereda.

“2 tahun sejak terjadi pandemi, kami memang banyak kendala dalam menambah jumlah PK dan anggota, karena pemerintah sedang membatasi segala aktivitas untuk mencegah penyebaran Covid-19. Semoga tahun depan situasi kembali normal. Sudah ada beberapa perusahaan yang berpotensi untuk didirikan perwakilan tingkat PK,” tutupnya. (AH)