ID ENG

FSB GARTEKS Tangerang Siap Aksi Lagi, Menolak UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 20/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Aris Sokhibi Sekretaris Dewan Pengurus Cabang  Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kabupaten Tangerang Raya Banten mengatakan organisasinya akan aksi demo lagi, menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aksi demo ini rencananya dilakukan dua hari, pada 21-22 Oktober 2020.

“Pada 21 Oktober nanti, rencananya FSB GARTEKS KSBSI aksi sendiri di Gedung DPRD Kota dan WalikotaTangerang, menurunkan kurang lebih 1000 anggota. Nah, pada 22 Oktober, kami demo dengan gabungan serikat buruh/pekerja diseluruh kabupaten/kota Tangerang, demo ke Istana Negara,” kata Aries, saat diwawancarai, di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa 20 Oktober 2020.   

Lanjut Aries, untuk rencana demo di Gedung DPRD Kota Tangerang, dia mengatakan FSB GARTEKS KSBSI Tangerang akan mendesak wakil rakyat dan walikota Tangerang ikut membuat sikap rekomendasi resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), menolak UU Cipta Kerja. Lalu mendesak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

“Untuk keputusan aksi menolak UU Cipta Kerja di Kantor DPRD dan Walikota Kota Tangerang memang masih tentatif dan nanti sore akan kami putuskan. Tapi untuk aksi demo di Istana Negara, dipastikan FSB GARTEKS Tangerang siap turun, bergabung bersama Aliansi Buruh Banten Bersatu ke Istana Negara dengan massa 10-20 ribu orang,” ujarnya.

Intinya tuntutan aksi demo masih tetap sama, menolak UU Cipta Kerja dan mendesak Jokowi, menerbitkan Perpu dan mengeluarkan UU Cipta Kerja dari omnibus law. Waktu ditanya, bagaimana responnya mengenai sikap buruh yang akan bakal uji materi judicial review pasal-pasal krusial UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), dia menjawab itu sah-sah saja dalam konstitusi hukum.

Namun, secara prbadi, Aries berpendapat pesimis kalau uji materi pasal krusial UU Cipta Kerja yang dilakukan di MK hasilnya nanti memuaskan buruh. Sebab, sejak pada awal dari rancangan sampai pembahasan UU Cipta Kerja, dia menilai tidak transparan dan terkesan banyak kepentingan politik.

“Kalau pendapat saya, ada baiknya buruh lebih baik mendesak Jokowi segera menunda UU Cipta Kerja selama 2-3 tahun ini untuk direvisi kembali untuk kebaikan bersama,” jelasnya.

Dengan lugas, Aries juga menegaskan aksi gerakan buruh FSB GARTEKS KSBSI Tangerang dalam menolak UU Cipta Kerja tidak ada ditunggangi kepentingan elit politik. Kalau pun ada rumor bahwa aksi buruh sudah disponsori oleh lawan politik Jokowi, dia menilai isu tersebut memang dibuat untuk membunuh karakter gerakan buruh.   

“FSB GARTEKS KSBSI pada Pilpres 2019 mendukung Jokowi-Amin. Tapi dalam urusan UU Cipta Kerja, bersikap kritis dan menolak. Saya ingin menegaskan, serikat buruh kami tetap militan, terdidik, idependen. Kalau ada kebijakan penguasa tak memihak buruh, pasti kami lawan,” tandasnya.  (AH)