ID ENG

May Day 2019, FSB GARTEKS KSBSI Wilayah Banten Nyatakan Siap Aksi Demo

Tanggal Publish: 04/04/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Tri Pamungkas, Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya, menegaskan menyambut Hari Buruh 2019 atau dikenal ‘May Day’, seluruh pengurus dan anggota FSB GARTEKS KSBSI diwilayah Provinsi Banten akan melakukan aksi demo. Tri juga menerangkan aksi demo dilakukan karena kepemimpinan Wahidin Alim, Gubernur Banten dinilai tidak bisa merangkul dan mendengar aspirasi serikat buruh/perkerja.

Begitu juga, kinerja birokrat Pemda Banten dalam membela hak buruh/pekerja juga dinilai masih belum memuaskan. Pasalnya, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemberangusan serikat buruh, upah murah masih kerap menimpa buruh/pekerja yang dilakukan perusahaan nakal. Oleh sebab itulah, salah satu alat perjuangan untuk memperjuangkan nasib buruh/pekerja adalah melakukan aksi demo di hari buruh awal bulan Mei nanti.

“Rencananya FSB GARTEKS KSBSI diseluruh wilayah Banten, dari Kabupaten Serang, Tangerang Raya dan kabupaten lainnya akan menurunkan 17 ribu massa. Demo rencananya akan dilakukan disatu titik wilayah,” terangnya, ketika diwawancarai lewat selular, 04 April 2019.

Tri juga menceritakan bahwa dia mendapat kabar jika Pemda Banten pada hari buruh tahun ini merangkul serikat buruh/pekerja untuk bersama-sama merayakan agenda May Day. Namun, FSB GARTEKS KSBSI wilayah Banten menegaskan memilih tidak bergabung dengan agenda yang akan diadakan Pemda Banten.

“Rencananya, kami tetap memilih akan aksi turun ke jalan, tidak bergabung dengan acara May Day yang akan di fasilitasi Pemda Banten. Sekarang ini kami masih terus melakukan tahapan konsolidasi internal dari lintas DPC sampai tingkat pengurus komisariat (PK) akan aksi May Day nanti berjalan efekti,” ujarnya.   

Selain itu, konsolidasi lintas federasi yang berafiliasi dengan KSBSI, seperti FKUI, FSB Nikeuba dan federasi lainnya pun juga sudah dilakukan. Isu aksi demo yang akan di hari May Day nanti, Tri mengatakan mendesak Gubernur Banten agar memperbaiki sistem kinerja pengawasan ketenagakerjaan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Kemudian hapus sistem kerja kontrak dan perbaiki sistem upah yang tidak berpihak pada buruh/pekerja diseluruh wilayah Banten. (AH)