ID ENG

FSB GARTEKS Bogor Bakal Menggugat ke PHI dan Aksi Demo ke PT CMA

Tanggal Publish: 04/09/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terjadi di PT Cipta Makmur Adipratama (CMA), Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat ternyata belum selesai. Masalah ini bermula pada Maret 2020, ketika 22 orang buruh di perusahaan tersebut terkena PHK tetapi beberapa hari kedepan perusahaan merekrut/menerima karyawan baru. Setelah ditelusuri, ternyata mereka yang terkena PHK  oleh pihak perusahaan dikarenakan alasan pandemi Covid-19.

Faisal Sekretaris Cabang DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor menyampaikan pihaknya terus melakukan pendampingan advokasi sejak awal. Dia mengatakan diantara yang di PHK itu, ada juga ada pengurus dan anggota. PHK yang terjadi di PT CMA dinilainya juga bertentangan dengan (pasal 59, pasal 65 ayat (8), pasal 66 ayat (4)  Undang-Undang ketenagakerjaan tahun 2003)

Pada saat pertemuan mediasi Bipartit pertama dan kedua di perusahaan, Faisal mengatakan pihak perusahaan memang menawarkan kekurangan gaji kepada buruh yang terkena PHK sepihak.

“Tapi tawaran itu kami tolak, karena sangat jauh dari standar upah minimum kabupaten (UMK), sesuai aturan undang-undang ketenakerjaan. Walau saat ini proses mediasi mengalami kebuntuan, sebenarnya kami tidak menutup ruang dialog pada saat itu,” ucapnya, saat dikonfirmasi, 4 September 2020.

Sayangnya, ketika proses Bipartit belum ada titik solusi, justru pihak perusahaan saat ini sudah menyewa jasa pengacara untuk menyikapi masalah yang terjadi. Dengan cara hukum dalil dan pembuktiannya. Dalam kasus ini ia menjelaskan memang untuk membuktikan secara rinci bukti upah dan slip gaji, agak sulit karena dugaan dari awal perusahaan sudah mengantisipasi akan terjadi hal ini Walau ada pengakuan, dari beberapa orang ada bukti diberikan gaji dari PT CMA.

“Kalau bukti proses selama ini mereka bekerja, kami bisa membuktikannya karena ada bukti absensi di PT CMA, tanpa melalui yayasan. Bahkan saat mediasi kedua, pihak yayasan yang menyalurkan mereka bekerja di PT CMA mengakui kesalahan tidak memiliki bukti secara legal penyedia jasa kerja,” ungkapnya.

Artinya, saat proses penyaluran pihak yayasan penyalur tenaga kerja ke PT CMA saja dinilainya telah menyalahi prosedur. Akhirnya DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor rencananya memutuskan 17orang yang terkena PHK sepihak, 4  pengurus komisariat (PK) statusnya  dirumahkan dan beberapa anggota yang masih bekerja siap menggugat PT CMA ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kota Bandung. Dengan tuntutan upah layak, jaminan sosial serta masalah upah yang selama ini diberikan tidak sesuai aturan.

Saat ditanya, sudah berapa lama rata-rata buruh yang terkena PHK sepihak ini bekerja? Faisal mengatakan pada umumnya mereka bekerja dari tahun 2016 sampai 2018. “Tapi yang bekerja dari tahun 2019 juga ada. Salah satunya M. Tomi Bendahara pengurus komisariat (PK) FSB GARTEKS PT CMA yang ikut terkena PHK sepihak dan saat ini sedang tahap mediasi kedua,” jelasnya.

Selain bersiap melakukan gugatan, buruh FSB GARTEKS Kabupaten Bogor pun berencana akan melakukan aksi demo ke PT CMA. Sekarang ini, pihaknya sedang menunggu itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

“Pada dasarnya kami tidak memaksakan kehendak agar pihak perusahaan membayar tuntutan upah sesuai aturan. Tapi yang kami inginkan mereka jangan menyepelekan, karena yang bela buruh, berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan,” terangnya.

Terkait rencana aksi demo ke PT CMA, dia menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Intinya dia menjamin, aksi demo nantinya akan berjalan damai, tidak menimbulkan keresahan warga disekitar perusahaan. (AH)