ID ENG

FSB GARTEKS Bogor Advokasi PHK Sepihak di PT Cipta Makmur Adipratama

Tanggal Publish: 26/06/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Faisal Sekretaris Cabang DPC FSB Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengatakan organisasinya saat ini sedang menangani kasus 22 buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak di PT Cipta Makmur Adipratama, sejak Maret lalu. Setelah ditelusuri, alasan pihak manajemen melakukan PHK sepihak karena perusahaan sedang tidak melakukan produksi karena pandemi Covid-19.

Namun yang menjadi persoalan adalah, ketika 21 buruh yang terkena PHK ini, pihak perusahaan dikabarkan telah mempersiapkan pekerja baru. Kemudian, status buruh yang yang terkena PHK juga ketika mereka bekerja, pihak perusahaan tidak ada memberikan tidak ada memberikan tanda tangan kontrak dan masa kerja secara tertulis.  

Untuk langkah advokasi, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor sudah melakukan beberapa kali proses perundingan (Bipartit) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada waktu perundingan dengan perwakilan perusahaan, Faisal langsung mempertanyakan kenapa 22 buruh yang terkena PHK ini secara serentak, tanpa ada pemberitahuan dulu

“Dari beberapa kali usaha perundingan akhirnya tidak ada titik temu. Akhirnya masalah ini kami ajukan ke proses mediasi ke Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Kabupaten Bogor sampai tiga kali,” ujarnya, ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

Dari proses pendalaman kasus PHK sepihak itu, Faisal juga mengatakan buruh yang terkena PHK ketika waktu bekerja mendapatkan dibawah upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor. Termasuk masalah THR yang diberikan juga melanggar aturan pemerintah.

“Kemudian kami mempertanyakan masalah surat izin yayasan yang menyalurkan kerja buruh ter-PHK, juga tak bisa ditunjukan tanda bukti suratnya,” katanya.

Tegasnya, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor akan memperjuangkan buruh yang mengalami PHK sepihak di PT Cipta Makmur Adipratama. Walau dalam proses mediasi terakhir, Faisal menyampaikan pihak perusahaan mengatakan tidak mau memperkerjakan 22 buruh itu.

“Langkah yang akan kami ambil kedepannya adalah menekan perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar upah, THR dan pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Kami juga menolak, jika nantinya perusahaan menawarkan membayar kewajibannya sesuai kemampuannya,” tutupnya. (AH)