ID ENG

DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya Menduga PT. Forisa Nusapersada Lakukan Diskriminasi

Tanggal Publish: 18/06/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (DPC FSB GARTEKS) Tangerang Raya Banten, menduga PT. Forisa Nusapersada melakukan penolakan dan diskriminasi terhadap kehadiran pengurus dan anggota serikat buruhnya dilingkungan perusahaan.

Erwinanto Wakil Ketua Bidang Konsolidasi DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya mengatakan, perusahaan ini beralamat di Kawasan Industri Cikupa Mas Jalan Bumi Mas Raya II No. 7 Desa Telaga, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah ditelusuri, secara hukum  PT. Forisa Nusapersada juga berdiri dengan sah.

“Karena sudah ada bukti dengan keluarnya nomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/21).

Namun dia  menyayangkan, bahwa pihak manajemen ada dugaan tidak suka dengan kehadiran Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS PT. Forisa Nusapersada di lingkungan perusahaan. Padahal, hak berserikat buruh sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Dimana, dalam penjelasannya, pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Termasuk, dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Artinya, setiap buruh/pekerja bebas berserikat dan dijamin konstitusi,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, pihaknya telah berupaya melakukan audiensi, tapi pihak manajemen perusahaan belum bisa menerima. Dengan alasan situasi masih terjadi pandemi Covid-19. Ditambah lagi,  tak lama berdirinya PK FSB Garteks di PT. Forisa Nusapersada langsung ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa pengurus dan anggota PK.

“Alasan PHK karena habis kontrak. Padahal PT. Forisa NusaPersada kan sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan mempunyai sifat dan jenis produksi yang sama disektor makanan serta minuman. Menurut saya, masalah ini tidak boleh diberlakukan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),” jelasnya.

Dalam menanggapi PHK dari Perusahaan PT. Forisa NusaPersada sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial, DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada manajemen perusahaan. Untuk meminta klarifikasi atas PHK sepihak, namun pihak manajemen perusahaan terkesan belum ada itikad baik untuk menemui.

“Sehingga kami nilai ada dugaan diskriminasi terhadap pengurus dan anggota PK FSB GARTEKS PT. Forisa Nusapersada,” terangnya.

Dalam waktu dekat kami DPC FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya akan melayangkan surat permohonan terkait apa yang menjadi hak serikat buruh apabila sudah berdiri di suatu perusahaan diantaranya:

  1. Pengibaran bendera organisasi FSB GARTEKS di perusahaan.
  2. Pemotongan iuran anggota secara cek of sistem
  3. Penyediaan sekretariat Organisasi FSB GARTEKS di perusahaan.

“Kalau upaya dan itikad baik dari dari tetap tidak disambut baik oleh perusahaan, maka DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya tidak segan-segan melakukan aksi demo di PT. Forisa Nusapersada,” tutupnya. (AH)