ID ENG

DPC FSB Garteks KSBSI Bogor Gelar Halal Bihalal

Tanggal Publish: 24/06/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Dalam rangka mempererat tali silaturahim, hari Minggu kemarin, 23 Juni 2018, keluarga besar DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar acara Halal Bihalal pasca Idul Fitri 1441 H. Acara tersebut juga dihadiri Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI beserta pengurus lainnya.

Selain menggelar halal bihalal, agenda pertemuan itu juga membahas beberapa program penting yang akan dikerjakan dalam waktu dekat dan jangka panjang. Diantara program yang dibahas seperti pembahasan konfercab dan Kongres KSBSI yang sudah didepan mata.

Wadiyo Ketua Cabang FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor mengatakan hasil pembahasan rapat bersama antara pengurus cabang dan pengurus pusat memang tak jauh membahas dua poin. Yaitu masalah persiapan dan pembentukan panitia Konfercab DPC FSB GARTEKS KSBSI Bogor.

Kemudian juga membahas mengenai delegasi internal Kongres KSBSI bulan ini yang akan diadakan di Asrama Haji, Pondok Gede, Jawa Barat. “Untuk rencana Konfercab FSB GARTEKS Kabupaten Bogor rencananya diadakan tanggal 30 Juni. Untuk delegasi Kongres Kongres KSBSI di Asrama Haji Pondok Gede kami akan hadir bersama perwakilan anggota sebagai penggembira,” ujarnya, ketika diwawancarai lewat seluler, Senin 24 Juni 2019.

Selain itu, Wadiyo juga menyampaikan masalah pembahasan pengembangan organisasi untuk kedepannya. Hal ini disebabkan karena DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor pada tahun 2019 memang menargetkan memiliki 10 pengurus komisariat (PK) ditiap perusahaan.

“Kalau pun tidak bisa tercapai keseluruhannya, setidak-tidaknya ada target minimal PK baru diwilayah Kabupaten Bogor yang bisa bertambah,” ucapnya.

Oleh sebab itulah, dia berharap agar semua pengurus DPC, PK dan anggota yang ada bisa saling gotong royong untuk bisa mewujudkan terbentuknya PK baru. Sebab, dengan bertambahnya PK, maka posisi tawar FSB GARTEKS KSBSI di Kabupaten Bogor akan semakin tinggi.

“Kalau posisi tawar sudah tinggi dihadapan pemerintah kabupaten dan pengusaha, kita juga mempunyai pengaruh besar untuk mempengaruhi kebijakan dalam urusan ketenagakerjaan seperti hak upah dan kesejahteraan buruh,” tutupnya. (AH)