ID ENG

DPC FSB GARTEKS KSBSI Bogor Desak Pengaturan UMSK

Tanggal Publish: 24/01/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Aktivis serikat buruh/pekerja di Kabupaten Bogor Jawa Barat mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bogor segera merumuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pada 2021 ini. Pasalnya, kalau tidak diselesaikan, akan bisa menjadi polemik baru di perusahaan. Sehingga, buruh bisa kembali melakukan aksi demo.   

Faisal Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Bogor mengatakan sepakat penetapan UMSK diwilayahnya tahun ini harus ditetapkan. Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan hak upah layak untuk buruh.

“Saya bersama perwakilan aliansi Forum Buruh Bogor Bergerak sudah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaaan (Disnaker) Kabupaten Bogor yang baru terpilih. Dalam pertemuan itu kami sampaikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera merumuskan UMSK,” ucapnya, saat diwawancarai, Minggu (24/1/21).

Kata Faisal, Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bogor telah merekomendasikan masalah UMSK diserahkan pada sektor masing-masing. Namun kebijakan itu dinilai tidak efektif. Sebab, dia mengkhawatirkan perumusan UMSK bisa di undur-undur sampai mendekati akhir tahun, sehingga buruh menjadi rugi.

“Jadi ada baiknya konsep UMSK tahun ini segera diselesaikan. Pemkab Bogor sebaiknya mengabaikan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020, mengatur Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Karena SE itu hanya bersifat himbauan saja, tidak dijalankan tak masalah,” ujarnya.

Tepatnya, dalam audiensi itu, Kepala Disnaker menyampaikan keputusan UMSK harus menunggu kajian dari Depekab dahulu. Dalam waktu dekat ini, pihak Depekab melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bogor. Namun bagi buruh sebaiknya tuntutan ini harus segera direalisasikan, jangan di tarik ulur.

“Bagi pengusaha yang mampu menjalankan kenaikan UMSK ya jalankan.  Tapi bagi yang tidak mampu, karena alasan pandemi Covid-19, tidak perlu dilaksanakan. Jadi, disinilah peran pemerintah menganalisa kemampuan perusahaan sebelum menerapakan kebijakan UMSK,” terangnya.

Lanjutnya, Faisal menyampaikan pihak Disnaker siap membuka dialog, kalau ada persoalan perhubungan industrial. Dalam hal ini, dia mengatakan agar Disnaker Disnaker Kabupaten ikut terlibat mendorong kebebasan berserikat di perusahaan.

“Termasuk mendorong komitmen perusahaan menjalankan upah layak untuk buruh sesuai peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Karena tak bisa dibantah, sampai hari ini masih banyak pengusaha nakal yang tak menjalankannya,” tutupnya. (AH)