ID ENG

DPC FSB GARTEKS DKI Jakarta Sambut Baik Kebijakan Revisi Perda Tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas

Tanggal Publish: 10/02/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merekomendasikan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dan bahan revisi Raperda tersebut sekarang ini telah diberikan kepada DPRD DKI Jakarta untuk segera dibahas.

Ahmad Riza Patria Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/2/2022) mengatakan penyempurnaan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dibutuhkan karena Perda tersebut dianggap sudah tidak relevan.

“Jadi Perda ini perlu direvisi karena belum menggunakan pendekatan yang multisektoral terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dia menerangkan, bahwa secara yuridis, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas harus disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Tujuannya sebagai wujud penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," ungkapnya.

 Nah, ada 6 poin yang menjadi substansi materi penting yang diusulkan dalam revisi Raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diantaranya;

  1. Pengaturan perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas
  2. Pengaturan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas
  3. Pembentukan Dewan Disabilitas Jakarta
  4. Pengaturan pemberian penghargaan dalam rangka pemberian dukungan terlaksananya perhormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
  5. Peran serta masyarakat
  6. Pengaturan sanksi.

Dia berharap dengan adanya usulan revisi Raperda tersebut, masyarakat penyandang disabilitas, khususnya di DKI Jakarta bisa lebih mengetahui apa saja hak yang dimilikinya. “Maupun mengawasi pemenuhan hak-hak  sebagai bentuk partisipasi masyarakat," tutupnya.

Yumana Sagala Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri dan Sentra Industri (DPC FSB GARTEKS) DKI Jakarta menyambut baik revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Karena, dengan adanya kebijakan revisi ini, tujuannya untuk lebih memanusiakan dan menghormati hak penyandang disabilitas.

“Tapi kami berharap, setelah Perda Pelindungan Penyandang Disabilitas direvisi, Pemprov DKI Jakarta harus lebih memperhatikan hak mereka di dunia kerja,” ucapnya, saat diwawancarai, di Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Yumana menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, salah satu tujuannya adalah menugaskan pemerintah untuk menghapuskan stigma terhadap penyandang disabilitas ditengah masyarakat.  Serta mengamanahkan agar kementerian, perusahaan pemerintah (BUMN dan BUMD) dan perusahan swasta wajib mempekerjakan 2 persen dari seluruh pekerja adalah penyandang disabilitas.

Menurutnya, penyandang disabilitas sampai hari ini masih sering mendapat stigma diskriminasi ditengah masyarakat. Karena itu, dia menyarankan pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat serta serikat buruh harus bersatu melakukan kampanye untuk menghapuskan stigma tidak baik tersebut.

Bahkan, masih banyak perusahaan di Jakarta sendiri masih banyak menolak kehadiran mereka untuk bekerja. Padahal, penyandang disabilitas sudah mendapat jaminan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk kedudukan yang sama dalam bekerja. Termasuk upah layak dan jaminan sosialnya saat mereka bekerja di perusahaan.

Saat stigma diskriminasi tersebut masih banyak melekat, Yumana mengatakan justru banyak sekali para penyandang disabilitas ini memiliki bakat dan keahlian yang bisa bermanfaat di dunia kerja. Sebab , mereka juga mahluk ciptaan Tuhan, jadi berhak mendapatkan hak yang sama di negara ini.

Artinya, sudah waktunya masyarakat harus menghormati hak-hak penyandang disabilitas serta menjauhkan stigma diskriminasi. “Kami berharap kedepannya Pemprov DKI Jakarta lebih memberikan banyak akses pelatihan dan pekerjaan kepada mereka. Karena mereka juga telah memberikan kontribusi untuk memajukan negara ini,” tutupnya. (AH)