ID ENG

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Dianggap Lalai Dalam Penanganan Kasus PHK Sepihak dan Union Busting Yang dialami PK FSB GARTEKS PT. BIG

Tanggal Publish: 14/02/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Abdul Aziz Pristiadi Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (DPC FSB GARTEKS) Kabupaten Sukabumi Jawa Barat menyampaikan sikap kecewa. Pasalnya, penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan pemberangusan serikat buruh (union busting) yang dialami Pengurus Komisariat (PK) PK FSB GARTEKS KSBSI PT. Busana Indah Global (BIG) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi belum kejelasan.

Kasus perselisihan ketenagakerjaan ini sudah terjadi tahun lalu. Dimana, Ketua PK FSB GARTEKS PT. BIG juga di PHK sepihak dalam keadaan hamil. Bahkan sudah mengajukan surat permohonan ke Disnakertrans Kabupaten Sukabum agar segera dilakukan proses sidang mediasi. Termasuk melaporkannya ke ke pihak Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat.

Hari ini, pihaknya datang ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk mempertanyakan kejelasan sidang mediasi pengurus dan anggota kami di PT. BIG supaya segera dibahas. Tapi satu orang pun tak ada yang bisa dijumpai.

”Salah satu stafnya mengatakan Kepala Dinas Disnakertrans sedang tidak ada ditempat. Kemudian, Kepala Bidang Hubungan Industrialnya juga sedang sakit, yang lainnya sedang sosialisasi,” ucapnya, saat diwawancarai melalui seluler, Senin (14/2/2022).

Aziz menilai Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah lalai menangani kasus perselisihan ketenagakerjaan di PT. BIG. Sebab surat permohonan mediasi ini sudah dilayangkan pada 18 Januari 2022. Namun, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jika mengacu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dalam kurun waktu 30 hari kerja, seharusnya proses sidang mediasinya sudah selesai dikerjakan.

“Kemudian , 10 hari setelah proses mediasi selesai harus segera diterbitkan surat anjuran secara tertulis. Tapi dalam kasus di PT. BIG prosedurnya tidak dijalankan. Sebelumnya kami sempat meminta konfirmasi melalui WhatsApp ke pihak Disnakertrans, terkait masalah ini. Tapi jawaban mereka sedang mengerjakan proses mediasi lainnya yang belum selesai,” ungkapnya.

Namun Aziz menegaskan, seharusnya pihak Disnakertrans Kabupaten Sukabumi harus bersikap profesional. Serta patuh pada undang-undang yang berlaku. Bahwa, pengajuan sidang mediasi yang sudah diajukan harus dikerjakan dan jangan kesan ada kelalailan.

“Pastinya saya kecewa dengan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang kami nilai lalai menangani kasus dugaan PHK Sepihak dan union busting di PT. BIG,” tegasnya.

Mengingat kasus ini terkesan lamban ditangani, Aziz pun berencana semua PK dibawah naungan  DPC FSB GARTEKS Kabupaten Sukabumi akan audiensi ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. Tujuannya  untuk mempertanyakan kejelasan masalah tersebut. “Kalau nanti tidak ada tanggapan dari pihak mereka, kami bakal melayangkan surat somasi dan melakukan aksi demo,” ujarnya.

Selain itu, Aziz mengatakan sejauh ini pihak PT. BIG pun dinilainya masih bersikap arogan.  Mereka masih bersikukuh, bahwa alasan mereka melakukan kebijakan PHK karena masa kerja kontrak sudah habis. Tapi, dia berpendapat, mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dijalankan perusahaan dianggapnya cacat hukum kalau dilihat dari peraturan ketenagakerjaan.

“Sejauh ini, pihak PT. BIG pun tidak ada itikad baik untuk berunding dengan kami dan merasa kebal hukum,” ungkapnya.

Sarannya, PT. BIG harus memperbaiki sistem tentang PKWT menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sesuai aturan ketenagakerjaan bagi pengurus PK FSB GARTEKS yang sudah PHK. Kemudian, bagi pengurus dan anggotanya yang sudah di PHK, terkait union busting agar segera dipekerjakan kembali dengan tidak status pembaruan. “Tapi harus diberikan status kerja sebelumnya,” tututpnya. (AH)