ID ENG

Dinilai Tidak Teliti, Anjuran Disnaker Kabupaten Tangerang Rugikan Anggota FSB GARTEKS KBSI Tangerang Raya

Tanggal Publish: 12/07/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC) FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tangerang Raya untuk segera menyelesaikan kasus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami Masroni Ketua Pengurus Komisariat FSB GARTEKS KSBSI PT. Victory Chingluh Indonesia dengan manajemen perusahaan. Sekadar tahu, PT. Victory Chingluh Indonesia beralamat di Jalan Otonom Pasar Kemis No. 48/49 RT. 003/RW. 004, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten

Tri Pamungkas Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya menjelaskan ppersoalan kasus PHK ini sebenarnya telah dicatatkan di Disnaker Kabupaten Tangerang dengan nomor 1732/HR/JV/XI/2021, tanggal 4 November 2021 oleh pihak perusahaan PT. Victory Chingluh Indonesia. Kemudian  Disnaker  Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Anjuran dengan nomor 567/2279-Disnaker/2022 pad 22 Juni 2022. Llu diterima oleh DPC FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya pda 7 Juli 2022. Dimana dalam surat anjuran tersebut merekomendasikan:

  1. Agar perusahaan PT. Victory Chingluh Indonesia membayar hak-hak pekerja saudara Masroni dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 67 ayat (4);
  2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran.

Berawal dari diterbitkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa ada kesepakatan dengan yang bersangkutan dengan diterbitkannya surat 037/HRIR//PHK/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021. Dengan dasar acuan yang digunakan oleh perusahaan adalah Pasal 67 Ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2017-2019. Sehinga dapat diartikan bahwa PHK yang dilakukan PT. Victory Chingluh Indonesia menerapkan dasar hukum yang salah. Karena PHK yang terjadi pada Februari 2021. 

“Namun sangat disayangkan mediator Disnaker Kabupaten Tangerang tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan pendapatnya. Sehingga saat menerbitkan surat anjuran, isinya sangat merugikan anggota kami di tingkat perusahaan,” ucap Tri dalam keterangan tertulis, Senin (11/7/2022).

Tri juga menilai, mediator Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang ditugaskan mediasi perselisihan ini abai dengan prinsip-prinsip PHK, sesuai dengan hukum positif yang ada di Negara Indonesia. Dimana menyatakan bahwa berbagai pihak dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemudan, dari sudut pandang ada pengecualian pekerja/buruh yang dapat di putus hubungan kerjanya berdasar pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf g dan huruf j Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selengkapnya huruf g “mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

”huruf j “dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.”

“Faktanya Masroni adalah Pengurus Komisariat dengan jabatan Ketua PK FSB Garteks KSBSI PT. Victory Chingluh Indonesia,” tegasnya.

Dan apabila sakit yang berkepanjangan yang menjadi dasar PHK, maka tentu tidak dapat diputus hubungan kerjanya. Pihaknya tidak konsen terhadap nilai hak yang didapat berdasar pada ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Sebagaimana dijadikan Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator pada halaman ke 4 (empat) nomor 3 (tiga) pada Surat Anjuran yang ditandatangani Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang. Sekaligus Pembina Tingkat I/IV b Rudi Hartono, ATD,MT NIP.19671221 199103 1 006 dan Mediator Hubungan Industrial Nurjanah, SE Penata III/c NIP. 19710222 199803 2 004.

Dari hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik pula bahwa Surat Anjuran Nomor 567/2279-Disnaker/2022 tertanggal 22 Juni 2022 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pg. 3 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”; mencari terbuka ruang untuk gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dengan menerapkan dasar hukum yang salah secara nyata dan jelas telah mengabaikan dan melanggar norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta telah mengabaikan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta telah menimbulkan kerugian akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan anggota.

“Kami merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).  Dan akan menjadi catatan hitam di dunia ketenagakerjaan ditengah kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19,” tutupnya. (AH)