ID ENG

Dilema Menyambut Bonus Demografi 2030, Tak Jauh Dari SDM Yang Lemah

Tanggal Publish: 28/08/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Indonesia sedang menuju Bonus Demografi 2030. Dimana, pada tahun itu nantinya, negara ini diprediksi menjadi salah satu negara yang terkuat perekonomiannya dikawasan Asia. Namun yang menjadi persoalan, sumber daya manusia (SDM) khususnya di generasi muda sedang mengalami masalah. Pasalnya kualitas SDM nya masih tertinggal di negara-negara ASEAN.

Selain itu, dikuatirkan jika waktunya Indonesia memasuki bonus demografi 2030, justru tidak dinikmati oleh anak bangsa ini. Karena kualitas daya saing kerjanya kalah dengan tenaga kerja asing yang bekerja di tiap perusahaan. Disisi lain, pemerintah pun saat ini gencar untuk meyakinkan investor negara luar untuk membangun perusahaan dengan tujuan terciptanya lapangan kerja yang luas.

Bahkan, lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, kebijakannya terlihat memprioritaskan segala infrastruktur pembangunan diberbagai daerah. Tujuannya sudah jelas, untuk mempersiapkan investor yang masuk ke Indonesia dan membuka perusahaan.

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengatakan persoalan dalam urusan ketenagakerjaan sekarang ini bukan terletak pada kondisi perusahaan. Ia menjelaskan sepanjang kuartal II 2019, investasi di Indonesia mengalami kenaikan. Namun menjadi masalah, ketika tingkat investor mengalami kenaikan, justru penyerapan tenaga kerja terjadi penyusutan.

Lanjutnya, Haryadi menerangkan, penyusutan tenaga kerja ini disebabkan karena masih lemahnya  sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kemudian, dia juga mengatakan persoalan ketenagakerjaan tak hanya sebatas memperdebatkan hak normatif, jaminan sosial.

“Persoalan peningkatan kualitas SDM sangat perlu ditingkatkan, mengingat negara kita sedang menuju bonus demografi 2030. Kalau SDM bangsa kita masih lemah, sudah pasti generasi angkatan kerja kita kedepannya tetap tertinggal dan tak mampu bersaing di era global,” ujarnya.   

Sementara, M Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mengakui  kualitas SDM masih tertinggal jauh di negara ASEAN. Oleh sebab itulah, untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang pemberian insentif super tax deduction.

PP ini dianggap efektif untuk melibatkan pelaku usaha industri dalam memberikan program pelatihan (vokasi) kepada calon angkatan kerja  dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil. “Dengan melibatkan pihak swasta ikut menyelenggarakan pelatihaan vokasi itu sudah sesuai dengan keinginan pemerintah menjawab ketertinggalan SDM kita,” ucapnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Hanif juga menyampaikan  berbagai macam fasilitas pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah telah diperbaharui berbasiskan teknologi digitalisasi. Lalu menggandeng kerja sama Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta dan Training Center milik industri pemerintah dan swasta dalam mengeluarkan sertfikas kompetensi yang profesional. (Berbagai Sumber)