ID ENG

Dilema Buruh Tentang Dihapusnya Upah Sektoral

Tanggal Publish: 30/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Beberapa hari ini, beredar surat di media sosial dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tepatnya dari Direktorat Jenderal  Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020. Dan surat itu langsung ditandatangani oleh Direktur Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani.

Kemudian langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan tentang klarifikasi penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota. Pihak Kemnaker menyampaikan kebijakan UMSK telah dihapus, karena Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2020.

Sehingga, Undang-Undang (UU) nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, masalah penetapan UMSP dan/atau tingkat kabupaten/kota tidak berlaku lagi. Kemudian juga dijelaskan, bahwa pasal 81 angka 26 dalam UU Cipta Kerja telah menghapus Ketentuan Upah Minimum Sektoral pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan.

“Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka gubernur tidak dapat lagi menetapkan UMSP,” jelas Dinar Titus Jogaswitani.

Trisnur Priyanto DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) mengatakan dirinya sudah menelusuri kebenaran surat yang beredar ini ke beberapa sumber terpercaya. Ia menilai, dengan terbitnya surat itu pemerintah telah bersikap arogan. Karena ada kesan memang bernafsu ingin menghapuskan UMSK demi kepentingan pengusaha.

“Padahal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UU Cipta Kerja saja belum selesai. Nah, ironisnya, pemerintah kok tiba-tiba mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penghapusan UMSP. Bagi saya masalah ini memang tak berpihak pada buruh,” ujarnya saat diwawancarai melalui seluler, Senin (30/11/20).

Lanjutnya, surat itu dinilainya bisa jadi nantinya membuat situasi kembali memanas dikalangan buruh. Sebab, dihilangkannya kebijakan UMSP pasti berdampak terhadap banyak pendapatan upah buruh dibeberapa sektoral. Termasuk upah pada buruh industri Garmen bisa paling berdampak.

Bahkan, kata Trisnur kalau dikaji secara akademisi, surat tersebut juga sudah bertentangan hukum. Karena legalitas pengaturan UU Cipta kerja dalam bentuk PP saja belum disahkan pemerintah. Artinya, surat itu dianggapnya prematur dengan menggiring opini ke semua provinsi, UMSP sudah dihapus.

Sarannya, dalam masalah ini pemerintah tidak boleh gegabah dalam menerbitkan surat yang bisa menimbulkan kegaduhan. Atau jangan-jangan surat ini memang sengaja diterbitkan, supaya terjadi polemik dan buruh turun ke jalan melakukan aksi demo.

“Terbitnya surat itu juga nantinya bisa menjadi acuan oleh semua Disnaker daerah lainnya sebagai legalitas penghapusan UMSK. Padahal, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa RPP UU Cipta Kerja saja belum diselesaikan pemerintah,” tandasnya. (AH)