ID ENG

Difasilitasi FSB GARTEKS KSBSI, CNV Internationaal dan APBGATI Gelar Diskusi Tentang Dampak Relokasi Perusahaan di Jawa Tengah

Tanggal Publish: 03/06/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Berhubung kondisi pandemi Covid-19 semakin menurun, Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) melakukan agenda diskusi. Pertemuan ini difasilitasi Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI). Serta dihadiri Suzan Cornellisan dari CNV Internationaal atau serikat buruh Belanda.

Materi diskusi yang dibahas dalam diskusi adalah tentang dampak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja serta relokasi perusahaan garmen dan tekstil dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) serta wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Dan dua isu ini memang masih terus diperbincangkan aktivis serikat buruh, khususnya di sektor padat karya.

Syarif Arifin Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dalam diskusi mengatakan persoalan relokasi industri padat karya ke Jawa Tengah bukan menjadi solusi. Pasalnya, tujuan pengusaha memindahkan perusahaannya ini memang ingin mencari keuntungan. Karena kebijakan upah diwilayah ini masih terbilang murah, ditambah Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih banyak yang rendah.   

"Tidak seperti upah buruh di Jabodetabek, dimana upah buruhnya sudah terbilang tinggi sekarang ini. Sehingga banyak pengusaha lebih memilih relokasi untuk kepentingan bisnisnya” ucap Syarif, di Hotel Balairung Matraman Jakarta Timur.

Selain itu, relokasi yang dilakukan perusahaan juga menciptakan masalah baru, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baru. Karena, pada umumnya buruh yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak mau bekerja diwilayah baru dengan beberapa alasan.

“Sehingga, ketika perusahaan memutuskan relokasi akhirnya mereka terpaksa kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Kemudian, diwilayah relokasi baru ini juga banyak penjabat Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dari tingkat Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memahami cara penyelesaian perselisihan hubungan industria di dunia kerja. Sehingga, setiap ada masalah ketenaga kerjaan, pada umumnya pihak Disnaker selalu lepas tangan dan tidak memberikan solusi.

Termasuk infrastruktur jalan tol yang sedang banyak dibangun di daerah Jawa Tengah memang didesain untuk kepentingan investor. Agar urusan transportasi logistik berjalan lancar tanpa ada kendala lagi. “Relokasi industri memang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tapi kalau kebijakan upah buruh tetap murah, sama saja kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan,” terangnya.

Sementara Suzan Cornellisan dari CNV Internationaal mengatakan dia sangat senang bisa hadir dan diundang dalam acara diskusi perburuhan tersebut. Menyikapi dampak relokasi perusahaan terhadap buruh, dia mengatakan CNV Internationaal siap membantu melakukan advokasi.

“Terutama mendesak kepada perusahaan brand internasional, apabila ada supplier perusahaan di Indonesia yang mengabaikan hak kesejahteraan buruh supaya diberikan teguran atau sanksi keras,” ucapnya.

Acara diskusi ini dihadiri Edi Kustandi salah satu Ketua Pengurus Harian APBGATI, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI yang juga Presidium APBGATI, serta perwakilan dari KSPN, SBSI92, FSP TSK-SPSI, FSP TSK KSPSI. (AH)