ID ENG

Diduga Ada Intervensi, Disnaker Kabupaten Tangerang Tidak Keluarkan Tanda Bukti Nomor Pencatatan

Tanggal Publish: 07/05/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Buntut tidak dikeluarkannya Tanda Bukti Nomor Pencatatan Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit (FSB GARTEKS) di PT. Universal Luggage Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Banten berujung kekecewaan. Pihak aktivis FSB GARTEKS Kabupaten Tangerang Raya menduga, dibalik tidak dikeluarkannya nomor pencatatan itu, memang ada intervensi yang kuat.   

Karena itu, Ketua dan Sekretaris Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS PT. Universal Luggage Indonesia pun akhirnya memilih sikap dengan melakukan perlawanan hukum. Serta mempercayakan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum GARTEKS (YLBH GARTEKS) untuk ajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Tri Pamungkas Ketua DPC FSB GARTEKS Kabupaten Tangerang Raya mengatakan keputusan ini merupakan sikap tegas atas dasar kebebasan berserikat. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Dia sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui DinasTenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang mengabaikan hak kami mendapatkan Tanda Bukti Nomor Pencatatan Serikat buruh GARTEKS.

“Padahal surat yang telah dimohonkan sejak tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Tanda Terima berkas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, jika dihitung telah mencapai 36 hari per tanggal 7 Mei 2021,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5/21).  

Intinya, DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya menegaskan pihak Disnaker Kabupaten Tangerang mengabaikan hak hak buruh dalam berorganisasi. “Sudah selayaknya kejadian yang tidak transparan ini terulang lagi, tapi faktanya terulang kembali. Masalah ini menjadi protret buram kebebasan berserikat di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.  

Berdasarkan hasil musyawarah TIM YLBH GARTEKS pihak pihak yang akan dijadikan tergugat antaranya:

Tergugat 1 : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

Tergugat II : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Tergugat III : Gubernur Banten

Tergaugat IV : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Tergugat V : Bupati Tangerang

Tergugat VI : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang

Terakhir, Tri mengatakan keputusan ini akan berubah seiring dengan perkembangan hari Jumat, pada 7 Mei 2021. Namun apabila Disnaker Kabupaten Tangerang tidak juga menerbitkan maka pihaknya  memaksimalkan waktu sebelum libur hari raya keagamaan Tahun 2021.

“Kami telah mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tangerang demi kepastian hukum atas kepentingan kami yang dirugikan,” tandasnya. (AH)