ID ENG

Dewas BPJS Ketenagakerjaan: Tetap Ada Sanksi Tegas Kepada Pengusaha Nakal

Tanggal Publish: 09/03/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Rekson Silaban anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan tak membantah masih banyak pengusaha nakal belum mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial. Padahal dalam undang-undang yang berlaku, pengusaha wajib mengikutsertakannya. Namun faktanya, sampai hari ini masih banyak pekerja belum terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Tak hanya didaerah saja dikota besar seperti Jakarta, juga masih banyak pekerja yang dilibatkan peserta,” ucapnya  waktu diwawancarai diruang kerjanya, di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat lalu (6/3).

Intinya ia menjelaskan, salah satu fungsi Dewas BPJS Ketenagakerjaan berperan untuk memastikan pengusaha segera mematuhi aturan hukum supaya pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya tak membantah sampai akhir 2019 lalu kami menemukan data masih banyak pengusaha nakal yang tidak mengikutsertakan pekerjanya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal maju atau tidaknya perusahaan pekerja berperan penting memajukannya,” ungkapnya.

Selain itu, Rekson mengatakan BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dalam program pengawasan. Apabila ada pengusaha yang ketahuan tidak menjalankan program perlindungan jaminan sosial, dengan tegas diberikan sanksi teguran administrasi dan bahkan bisa berujung pidana.

“Sudah banyak pengusaha nakal yang dipanggil jaksa dan kena sanksi. Ada juga akhirnya dijatuhi hukuman pidana kalau tetap melawan. Tapi kalau pengusahanya waktu diberi peringatan, kemudian mematuhi tidak ada masalah,” jelasnya.

Apa penyebab masih banyak pengusaha nakal tidak menjalankan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? ia menjawab lugas, karena masih banyak pengusaha belum memiliki kesadaran kritis untuk memanusiakan pekerjanya. Ia membandingkan negara maju seperti di Eropa, kesadaran pengusaha sudah tinggi agar pekerjanya sejahtera.

Karena kesadarannya sudah tinggi, pekerja di negara maju pun tidak akan mau bekerja disebuah perusahaan, kalau tidak ada jaminan perlindungan jaminan sosial. Sementara di Indonesia kesadaran seperti ini kan masih minim.

“Bahkan demi alasan mencari nafkah banyak pekerja yang rela bekerja di perusahaan yang tidak ada memberikan jaminan masa depan. Oleh sebab itu kita harus memberikan sanksi keras terhadap perusahaan-nakal seperti itu,” terangnya.

Ditengah masih minimnya kesadaran tersebut, langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan rutin melakukan program sosialisasi ke tiap perusahaan. Sebab, kalau tak ada sosialisasi, tidak akan tumbuh kesadaran dikalangan pengusaha nakal.

“Nah, kalau masih terdapat pengusaha masih membangkang, wewenang Dewas BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan surat teguran dan denda sanksi iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan tersebut,” pungkasnya.

Selain itu, Rekson menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan program Perisai. Program ini dikhususkan untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Pada akhir 2019, jumlah peserta program Perisai telah mencapai 400 ribu orang diseluruh Indonesia.

“Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan menargertkan jumlah peserta anggota program akan naik lagi dengan melakukan kerja sama lintas organisasi. Seperti serikat buruh/pekerja, komunitas warga dan lembaga keumatan agama,” tandasnya. (AH)