ID ENG

Demo Omnibus Law, Presiden KSBSI: RUU Cipta Lapangan Kerja Bisa Membunuh Masa Depan Buruh

Tanggal Publish: 15/01/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Menyikapi rencana penyederhanaan undang-undang (omnibus law) dibidang ketenagakerjaan yang dianggap tak berpihak, akhirnya sekitar 5 ribu buruh dan pekerja turun aksi demo didepan Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi demo gabungan ini dari serikat buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Buruh Muslim (SARBUMUSI) mengatasnamakan aliansi Gerakan Melawan Lima Belas Januari (GEMALARI).

Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI mengatakan agenda omnibus law dibidang ketenagakerjaan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dianggapnya jelas merugikan buruh. Dia juga beralasan kenapa serikat buruh dan pekerja menolak RUU Cipta Lapangan Kerja, karena sejak awal penyusunannya pemerintah terkesan tidak transparan.

“Bahkan dalam rencana penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah pun tidak ada melibatkan perwakilan buruh dan pekerja,” jelasnya, di Jakarta (15/1/2020).

Mengingat RUU Cipta Lapangan Kerja bisa membunuh masa depan buruh, Elly mendesak pemerintah segera melibatkan aktivis buruh dan pekerja dalam sumbangan saran dan pemasukan. Agar masa depan buruh tidak terancam di era industri 4.0 kalau disahkan. Ia juga menegaskan buruh sebenarnya tidak apatis dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyederhanaan undang-undang selama tujuannya baik untuk kepentingan buruh.

“Namun yang menjadi kekuatiran kami pemerintah tidak transparan. Nah ketika kami mulai mendesak, akhirnya pemerintah mulai terbuka untuk diajak berdialog tentang RUU Cipta Lapangan Kerja,” jelasnya.  

Dia juga menyampaikan aksi buruh melawan omnibus law dibidang ketenagakerjaan tak hanya dilakukan di Ibukota Jakarta. Diberbagai daerah serentak dilakukan hari ini, seperti di Jambi, Pekanbaru. Ada lima tuntutan KSBSI dalam agenda omnibus law, seperti, mendesak serikat buruh dan pekerja dilibatkan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja.

Kedua membentuk hubungan kerja yang berlaku dalam bentuk PKWT dan PKWTT. Hubungan kerja juga harus diberlakukan dalam era industri digital (online) yang sedang menjamur saat ini. Ketiga menolak diberlakukannya sistem Upah per jam dalam pengupahan. Upah Minimum sebagai safety net harus dipertimbangkan dalam penetapan sistem pengupahan.

Poin keempat RUU Cipta Lapangan Kerja juga harus mempertimbangkan keberlangsungan seluruh program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) sebagai program wajib bagi seluruh buruh. Kelima, RUU ini harus memastikan terciptanya pekerjaan layak (Decent Work) dan upah layak (decent wage) untuk mendukung pendapatan negara melalui pajak.

Intinya, Elly menyampaikan KSBSI bersama serikat pekerja lainnya berkomitmen mengawal RUU Cipta Lapangan Kerja agar tidak dimonopoli oleh elit-elit yang merugikan masa depan buruh. “Kalau RUU tersebut disahkan, tapi merugikan buruh, kami tetap  melakukan aksi demo nasional,” tegasnya. (AH)