ID ENG

Demo di Kantor Kemenkeu, Presiden KSBSI: Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Tanggal Publish: 30/09/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada 1 Januari 2019. Sikap penolakan itu disampaikan ketika ratusan massa buruh KSBSI melakukan aksi demo didepan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Jakarta Pusat, Senin 30 September 2019.

Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan kegagalan pemerintah. Pasalnya, iuran itu terkesan sengaja dinaikan ditengah mengalami defisit atau bangkrut. Apalagi kenaikan iuran tersebut bersamaan dengan kenaikan gaji Direksi BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan sudah kami anggap gagal, karena tak mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk buruh dan masyarakat,” ujar Elly bersama Dedi Hardianto Sekjen KSBSI bersama pengurus lainnya diterima perwakilan Kemenkeu.

Elly juga menyampaikan mendesak pemerintah agar BPJS Kesehatan bersikap transparan mengenai dana yang selama ini telah dihimpun masyarakat. Pasalnya, KSBSI menilai, BPJS Kesehatan tidak transparan terhadap keuangan yang selama ini sudah dihimpun tapi mengalami defisit.

Lalu, pemerintah juga dinilai tak pernah becus menindak pelaku mafia kesehatan di Rumah Sakit yang membuat salah satu alasan BPJS Kesehatan bangkrut. Sebab,  fakta yang terjadi di Rumah Sakit masih banyak oknum dokter dan pegawai BPJS Kesehatan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan bisnis serta memperkaya diri. Sehingga banyak pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit yang terlantar.

“Sangat tidak etis jika iuran iuran naik 100 persen sementara BPJS Kesehatan masih digerogoti oleh mafia kesehatan tapi masyarakat yang terkesan dipaksa menanggung kebangkrutan ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itulah, KSBSI menuntut pemerintah harus mengaudit keuangan BPJS Kesehatan secara transparan. Termasuk lebih menindak tegas pelaku oknum dokter, pegawai BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit yang telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga defisit.

“Kalau pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan KSBSI, kami akan terus melakukan aksi demo dengan massa lebih ramai. Kami berharap Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus mendengarkan aspirasi buruh, kalau tak ingin terus menerus di demo buruh,” tegasnya.   

Sementara dalam dialog itu, Ronald Pasaribu Kepala Bidang Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menyampaikan apa yang dituntut KSBSI mengenai kelemahan administrasi dan pelayanan BPJS Kesehatan sedang diperiksa oleh Kemenkeu. Termasuk jumlah dana yang sudah dikumpulkan masyarakat selama ini.

Dia juga menjelaskan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan dari kebijakan Kemenkeu. Melainkan rekonendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kemudian pemerintah pun memutuskannya. Terkait penyalahgunaan wewenang BPJS Kesehatan, Ronald pun tak membantah jika ada oknum yang menyalahgunakannya termasuk oknum pesertanya.

“Terutama memanipulasi data peserta sehingga dana membengkak dan kejahatan ini banyak terjadi di Rumah Sakit diberbagai daerah,” terangnya.

Menyikapi aliran dana BPJS Kesehatan, Ronald mengatakan pihaknya pun sudah melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri alasan lembaga BPJS Kesehatan mengalami defisit,” ucapnya. (AH)