ID ENG

Corona dan Bayang-Bayang Kemiskinan

Tanggal Publish: 06/08/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Pandemi Covid-19 ternyata semakin mengancam kemiskinan dunia. Sebab virus ini mampu melumpuhkan roda perekonomian dunia, sehingga banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, bahwa jumlah kemiskinan sampai Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen atau sebesar 26,42 juta orang.   

Beberapa waktu lalu, Maria Elka Pangestu Direktur Pelaksana Kebijakan dan Kemitraan Bank Dunia memprediksi kemiskinan secara global pada 2020 akan mencapai 120 juta orang. Dia tak membantah, kenaikan kemiskinan global tersebut tak jauh dari pandemi Covid-19.

“Dampak kenaikan jumlah kemiskinan ini juga akan mempengaruhi ketimpangan sosial ditengah masyarakat dunia, termasuk Indonesia,” ujarnya dalam pemaparannya waktu diskusi virtual Indonesia Economic Prospect Report, di Jakarta.

Untuk mengantisipasi ledakan jumlah kemiskinan tidak melunjak, Maria menyarankan pemerintah harus bekerja keras memutus rantai pengangguran. Semua sektor kementerian dan lembaga yang dibawah naungan presiden dan wakil presiden harus bersinergi dalam penanganan kemiskinan.

“Khususnya dibutuhkan kebijakan yang tepat sasaran pada masyarakat miskin dan korban PHK dalam menciptakan lapangan kerja ditengah pandemi ini. Agar nantinya kesenjangan sosial tidak menjadi tajam,” jelasnya.

Sri Mulyani Menteri Keuangan juga tak membantah jika pandemi Covid-19 adalah tantangan terberat tahun ini yang harus dihadapi. Dia menilai, dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan baru pertama kali terjadi di Indonesia.

“Menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang paling berat dihadapi pemerintah saat ini. Saya akui, Kementerian Keuangan belum pernah menghadapi kondisi ini yang meyebabkan seluruh dunia mengalami kemerosotan ekonomi,” ungkapnya, saat membuka press conference yang bertemakan ‘Kementerian Keuangan Peduli di Masa Pandemi, Senin kemarin (3/8).

Ditengah situasi ekonomi yang tak memasti, Sri menegaskan pemerintah akan tetap membuat terobosan kebijakan inovatif yang bisa menopang perekonomian masyarakat. Dia membeberkan, kebijakan inovatif itu nantinya akan tetap memprioritaskan dunia kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Dalam dunia kesehatan, pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Baik ditengah lingkungan masyarakat dan dunia kerja,” ucapnya.   

Untuk sektor sosial, Sri Mulyani mengatakan akan fokus pada perluasan penerima manfaat bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Nah untuk bidang eknomi, pemerintah akan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan program UMKM, untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak PHK.  

Rancananya pemerintah akan menggelontorkan anggaran dalam program penjaminan kredit modal kerja kepada perusahaan swasta sebesar Rp100 triliun sampai 2021. Sri Mulyani berharap dengan pemberian kucuran anggaran yang terbilang besar ini bisa menggairahkan kembali dunia usaha ditengah pandemi Covid-19.

“Tidak mungkin pemerintah bisa mengatasi pandemi ini sendirian. Jadi kami butuh semua mitra yang bisa bersinergi untuk memulihkan perekonomia nasional,” tandasnya. (Red)