ID ENG

Cerita Seorang Nakes, 20 Tahun Bekerja Tidak Diangkat Pekerja Tetap

Tanggal Publish: 22/02/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Silfana seorang pensiunan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (Nakes) dibawah manajemen PT Giri Swarna Abadi yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta, di Jatinegara Jakarta Timur. Ia bekerja pada bagian dapur giji sejak tahun 1999 sampai 2020. Namun setelah bekerja 20 tahun, Silfana mengaku tidak pernah diangkat sebagai pekerja tetap oleh pihak perusahaan yang mempekerjakannya.

Pada 2015, Silfana menjelaskan, pihak perusahaannya pernah memanggilnya dan mengatakan kontrak pekerjaannya diperpanjang lagi sampai tahun 2020. Tapi, perpanjangan kontrak itu hanya bersifat lisan, tidak ada bentuk tertulis dalam perjanjian kerja. Bahkan, selama bekerja program jaminan sosial BPJS pun dia mengaku membuat sendiri, karena tidak ada diberikan perusahaan.

“Kalau urusan gaji dan bonus kerja, pihak perusahaan memang ada memberikan peningkatan selama saya bekerja,” ucapnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu di Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Silfana juga menerangkan, ketika dinyatakan pensiun tahun 2020 kemarin, dirinya tidak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan. Bahkan, tak hanya dirinya yang mengalami diperlakukan tidak adil. Beberapa teman satu pekerjaannya ikut mengalami hal yang sama, karena pada 2020, ada yang ‘dirumahkan’ karena alasan pandemi Covid-19, sehingga terpaksa tidak bekerja lagi.

Dari awal bekerja, pihak perusahaan waktu memberinya gaji hanya lewat amplop. Kemudian, pada 2016 akhirnya ia mulai mendapat gaji lewat transfer ATM. Nah, yang membuat dirinya merasa dirugikan, Setelah bekerja 20 tahun, dia tidak pernah diangkat resmi sebagai karyawan tetap pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

“Padahal waktu melamar kerja, semua syarat saya penuhi. Anehnya, setelah resmi diterima bekerja dan mengabdi sampai 20 tahun, saya tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Justru hanya dianggap sebagai pekerja yang diangkat secara lisan saja,” ujarnya.

Saat ini dia sedang menuntut haknya dan sudah melakukan proses mediasi dengan pihak manajemen perusahaan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta. Disisi lain, ia juga mengakui, bahwa selama bekerja dirinya tidak pernah paham tentang hak seorang pekerja yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Sementara Roberd Siagian tim kuasa hukum dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) menyampaikan dia akan memperjuangkan hak normativ Silfana selama bekerja dengan manajemen perusahaan.

“Sebenarnya upaya proses mediasi sudah dilakukan, namun 3 kali pertemuan pihak perusahaan tidak hadir. Tinggal menunggu 1 pertemuan lagi,” tutupnya. (AH)