ID ENG

Catatan Kritis Ketum FSB GARTEKS KSBSI, Tentang 74 Tahun Indonesia Merdeka

Tanggal Publish: 20/08/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Indonesia baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 74 Tahun pada 17 Agustus 2019. Tentunya perjalanan panjang negara ini banyak mencatat keberhasilan pembangunan juga kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya persoalan di sektor industri yang sangat berkaitan dengan dunia tenaga kerja dan serikat buruh.

Ary Joko Sulistyo, Ketua Umum (Ketum) FSB GARTEKS KSBSI ketika diwawancarai langsung memberikan catatan kritis tentang 74 tahun Indonesia merdeka. Dalam program pembangunan, ia menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun ini memang fokus pembangunan infrastruktur jalan diberbagai daerah.

“Jadi tak heran, ketika beliau banyak menyelesaikan program infrastruktur jalan seperti di Semarang. Nah sekarang banyak perusahaan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Karawang memilih pindah ke Jawa Tengah,” ucapnya, di Sekretariat KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, 20 Agustus 2019.

Dengan banyaknya perusahaan yang memilih pindah ke daerah, menurutnya ada nilai positifnya, karena mengurangi arus urbanisasi masyarakat yang mencari kerja di kota. Namun disisi lain, kepindahan perusahaan itu berdampak terhadap serikat buruh. Karena, harus membangun kembali organisasinya dari awal dan banyak mengeluarkan biaya, waktu serta tenaga.

Lalu Joko mengatakan tantangan berat dihadapi bangsa ini adalah pemerintah harus fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di era revolusi industri 4.0 dan menyambut bonus demografi 2030.

“Saya berharap kepemipinan pemerintahan baru nanti (Jokowi-Ma’aruf) mereka harus fokus pada peningkatan kualitas SDM. Agar angkatan kerja generasi muda nanti memiliki daya saing kerja di perusahaan,” ujarnya.

Dia sendiri tak membantah, kehadiran teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi sangat berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja manusia. Seperti di sektor garmen, tekstil dan sektor lainnya, ia mengatakan banyak buruh korban pengurangan tenaga kerja. Akibat digantinya jasa manusia dalam perusahaan dengan mesin canggih yang berbasiskan teknologi modern.

“Setiap tahun kasus PHK semakin bertambah, karena terjadi peralihan jasa manusia ke teknologi mesin canggih yang mampu menghemat keuangan perusahaan. Sementara akibat kebijakan itu, justru buruh menjadi korban,” ungkapnya.

Jangan Tutup Mata                                 

Oleh sebab itulah, Joko menegaskan pemerintah segera mengefektifkan program vokasi (pelatihan) berbasiskan teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi. Dia mengingatkan secara tegas bahwa program vokasi yang dijalankan pemerintah, masih kurang menyentuh, khususnya kepada lulusan SMK/SMA dan perguruan tinggi.

“Balai Latihan Kerja (BLK) milik yang dimiliki pemerintah pun masih terbatas, hanya masih tingkat provinsi. Sehingga peluang generasi muda sangat terbatas mengikuti program BLK. Bila perlu untuk kedepannya, BLK harus harus ada sampai tingkat kecamatan dengan fasilitas yang modern,” tegasnya.

Ia mengkuatirkan, jika Indonesia pada era  bonus demografi 2030 nanti sejak dini tidak fokus pada peningkatan SDM, maka bangsa ini hanya jadi penonton saja. Sebab kalah saing dengan tenaga kerja asing yang bekerja di negara ini.

Apalagi, program vokasi yang ada saat ini justru banyak dikelola oleh pihak swasta. Bagi masyarakat yang ingin ikut program vokasi pasti sering terkendala, akibat faktor biaya pelatihan yang tinggi. Sehingga target peningkatan SDM pun menjadi terhambat.

Joko juga berharap agar militansi serikat buruh tidak menurun. Posisi gerakan KSBSI memang memutuskan menjadi mitra kepada pemerintah. Namun, ketika bermitra bukan berarti KSBSI bukan berarti tidak bersikap kritis.

“FSB GARTEKS KSBSI tetap bersikap kritis kepada pemerintah kalau ada kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada buruh. Sampai hari ini kami tetap menagih janji Presiden Jokowi yang akan merevisi PP No. 78 Tahun 2015 dan menyikapi secara kritis isu revisi UU Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Terkait kebebasan hak berserikat dalam perusahaan, ia ikut mendesak pemerintah tidak boleh absen. Faktanya, ditengah era reformasi saat ini ini, praktik pemberangusan serikat buruh masih kerap terjadi. Bahkan berbagai ancaman serta intimidasi pun sering menimpa aktivis serikat buruh.

“Sampai hari ini negara belum mampu melindungi dan menjamin hak kebebasan berserikat dalam perusahaan. Padahal sudah dijamin dalam undang-undang. Tapi negara terkesan tutup mata melindungi aktivis serikat buruh,” tegasnya.

Untuk itulah, Joko meminta pemerintah harus bersikap tegas dan tidak terkesan hanya membela kepentingan pengusaha saja. Dia tak menginginkan jika kedepannya Indonesia kembali pada era orde baru, yang kebijakannya lebih mementingkan kaum pemilik modal. Sementara hak kesejahteraan serta kebebasan berserikat buruh diberangus.   

“FSB GARTEKS KSBSI terus bersikap kritis menjaga marwah demokrasi dan nilai HAM. Kami akan tetap menjadi gerakan buruh yang modern dan bermimpi menjadi gerakan sosial yang berjuang dari buruh untuk buruh,” tutupnya. (AH)