ID ENG

Buruh Gelar Demo, Plt.Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rekomendasikan Tuntutan Buruh ke Pemerintah

Tanggal Publish: 19/09/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Ribuan buruh dari Aliansi Pekerja/Buruh Bogor (APB2) melakukan aksi demo di Kantor Bupati Kabupaten Bogor Jawa Barat. Unjuk rasa ini dimulai sejak pagi hari dan berdasarkan pantauan, sampai malam hari massa buruh masih tetap bertahan agar tuntutan mereka bisa dipenuhi.

Menjelang sore hari, akhirnya Iwan Setiawan Plt. Bupati Bogor bersama Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor serta Kapolres dan Kodim Kabupaten Bogor menerima perwakilan massa buruh yang melakukan aksi demo. Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan 4 tuntutan. Diantaranya:

1.Tetap kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 sebesar 13 persen.

  1. Tetapkan kenaikan upah masa kerja diatas 1 tahun sebesar 13 persen.
  2. Batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
  3. Cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (omnibus law).

Wadiyo Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor Jawa Barat mengatakan dalam audiensi tersebut, Plt Bupat Kabupaten Bogor menerima keseluruhan aspirasi buruh. Dia menyampaikan akan segera membuat rekomendasi dalam surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dengan tembusan Gubernur Jawa Barat.

“Sekarang ini kami masih bertahan di Kantor Bupati Kabupaten Bogor. Kami masih menunggu menunggu pak Plt. Bupati untuk segera menandatangani surat rekomendasi hasil tuntutan yang disuarakan buruh,” ucapnya, saat diwawancarai melalui seluler, Senin (19/9/2023).

Dia juga menyampaikan, unjuk rasa tersebut tidak mewakili serikat buruh masing-masing. Melainkan mengatasnamakan buruh se-Kabupaten Bogor. Karena, menjelang sore hari, semua atribut dan bendera organisasi semuanya diturunkan. Sehingga, tidak ada lagi saling menonjolkan identitas serikat buruh.

“Jadi aksi demo hari ini memang murni perjuangan buruh dan semuanya untuk kepentingan buruh di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Kabar terakhir yang diterima, Plt. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor akhirnya telah menandatangani surat resmi rekomendasi ke pemerintah. Sesuai aspirasi yang disampaikan buruh APB2. (AH)