ID ENG

Buruh GARTEKS KSBSI Jabar Tetap Menolak SE UMK 2020

Tanggal Publish: 27/11/2019, Oleh: DPP FSB Garteks

Sejak terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 561/75/Yanbangsos tentang pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 yang dikeluarkan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat (Jabar) langsung dianggap tak berpihak pada buruh. Karena dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan terkesan dipaksakan. Sebab salah satu poin SE itu menerangkan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui rekomendasi UMK 2020 yang diusulkan bupati dan walikota. Atau sudah disepakati bersama oleh Dewan Pengupahan Provinsi.

Ketika diwawancarai lewat seluler, Agus Saefudin Ketua DPC FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Bandung langsung menegaskan SE Nomor 561/75/Yanbangsos yang diterbitkan Gubernur Jabar jelas tak berpihak pada buruh. “Makanya semua pengurus dan anggota FSB GARTEKS KSBSI yang ada di Jabar menegaskan menolak,” ucapnya, Rabu,  27 November 2019.

Selain SE UMK 2020 Jabar dianggap tidak mengikat pada produk hukum, SE tersebut juga tidak mewakili hasil survey upah perusahaan yang dilakukan serikat buruh. Artinya, kalau perusahaan setuju UMK  untuk tahun 2020 naik Rp.10.000 sebenarnya buruh tidak merasa keberatan selama ada kesepakatan. Tapi yang jadi persoalan, Ridwan Kamil justru langsung mengambil keputusan sepihak dengan mengeluarkan SE sehingga menuai kontroversi.

Agus juga menjelaskan seharusnya Ridwan Kamil tidak usah ragu menaikan upah layak kepada buruh untuk tahun 2020 tahun. Beliau juga tak usah takut dengan bayangan kalau upah buruh naik, maka perusahaan di Jabar akan banyak yang bangkrut dan hengkang seperti ke Jawa Tengah. Sebab selama ini perusahaan yang hengkang juga tidak begitu banyak mempengaruhi roda perekonomian Jawa Barat.

“Saya bersama kawan-kawan aliansi Buruh Jawa Barat akan terus menuntut Gubernur Jabar mencabut SE Nomor 561/75/Yanbangsos lalu diganti menjadi Surat Keputusan (SK),” ujar Agus yang juga aktif di Aliansi Buruh Jawa Barat.

Kalau tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh Ridwan Kamil, Agus pun mengatakan serikat buruh/pekerja yang ada di Jabar akan aksi demo besar-besaran. Rencana demo tersebut akan dilakukan maksimal selama 4 hari berturut-turut tanggal 2-5 Desember 2019.

“Rencananya tanggal 2 buruh akan demo di Gedung Sate, Kota Bandung. Tanggal 3 sampai 5  aksi demo buruh akan dilakukan tiap kabupaten dan kota,” terangnya.

Dia juga menyampaikan serikat buruh/pekerja yang ada di Jabar sudah membangun komunikasi ke beberapa instansi, salah satunya ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada waktu audiensi, wakil rakyat Jawa Barat ikut mendukung serikat buruh dengan menekan Gubernur Jawa Barat agar mengeluarkan SK bukan menerbitkan  SE.   

Intinya, dibalik terbitnya SE tersebut Agus juga menilai Gubernur Jabar terkesan takut dengan adanya ancaman oknum pengusaha. Kalau upah naik terkesan tinggi UMK 2020 maka oknum pengusaha memindahkan perusahaannya seperti ke Jawa Tengah.

Intinya serikat buruh/pekerja serikat buruh/pekerja di Jawa Barat sudah bertekad akan melakukan aksi demo besar-besaran di bulan Desember nanti. “Kalau Gubernur Jawa Barat siap membuka komunikasi kami juga sudah siap dengan syarat mencabut SE Nomor 561/75/Yanbangsos. Kalau tidak mau mencabut berarti Ridwan Kamil gubernur yang berpihak upah murah kepada buruh,” tutupnya. (AH)