ID ENG

Buruh FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung Siap turun Aksi Demo 10 Agustus di Gedung DPR RI

Tanggal Publish: 08/08/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Ahmad Munir Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan dan Kulit Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kota Bandung Jawa Barat mendukung aksi nasional buruh yang dilakukan pada 10 Agustus 2022. Ia menyampaikan pihaknya akan bergabung dengan serikat buruh lainnya untuk aksi demo di Gedung DPR RI atas nama Aliansi Sejuta Buruh.

“Kami sudah melakukan konsolidasi internal dan sudah mengutus anggota FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung yang melakukan aksi long march pada 6 Agustus yang bergabung dengan serikat buruh dari Bandung menuju Kota Jakarta,” kata Munir saat diwawancarai melalui seluler, Minggu (7/8/2022).

Dia menjelaskan aksi nasional buruh yang rencananya dilakukan 10 Agustus nanti, DPPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung memang melakukan di dua wilayah. Pertama aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung, kedua di Gedung DPR RI.

“Untuk 2 aksi demo ini kami sudah membagi 2 massa FSB GARTEKS KSBSI. Dan saya memtuskan untuk ikut aksi demo yaang di Gedung DPR RI,” jelasnya.

Sejauh ini memang tidak begitu banyak kendala untuk persiapan aksi demo ke Kota Jakarta, mulai dari menyiapkan anggaran biaya sampai kebutuhan komsumsi selama melakukan aksi. Namun kata Munir, ada satu masalah yang belum didapatkan, yaitu alat kendaraan menyewa bis rombongan buruh.

“Tidak hanya serikat buruh kami saja sekarang ini kesulitan mencari bis untuk di sewa saat aksi demo nanti. Serikat buruh lain kabarnya juga sama seperti kami, sedang kesulitan. Tapi kalau mobil bis nya tidak dapat, alternatifnya kami naik kendaraan pribadi menuju Gedung DPR RI,” ungkapnya.

Untuk massa buruh yang diutus aksi demo di Kota Jakarta, Munir mengatakan akan menurunkan massa buruh sebanyak 50 orang. Dan dia setuju dengan tuntutan Aliansi Sejuta Buruh, dimana mendesak, Pertama, Mendesak DPR R.I untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kedua, Mendesak Presiden R.I untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Tahun. 2003 secara utuh. (AH)