ID ENG

Buruh Dilarang Demo, Ketum FSB GARTEKS: Jangan Mundur Ini Masalah Keadilan

Tanggal Publish: 21/04/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Berdasarkan keterangan pers beberapa waktu lalu, POLRI menegaskan melarang rencanan buruh yang akan melakukan aksi demo besar-besaran pada perayaan May Day, tanggal 30 April. Sebab aksi demo yang melibatkan ribuan buruh dikuatirkan bisa menimbulkan penyebaran virus Covid-19 ditengah masyarakat.

Kombes Pol Asep Adisaputra Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri menerangkan bahwa larangan tersebut berdasarkan Maklumat Kapolri yang mengacu asas keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Oleh sebab itu, POLRI  dengan tegas melarang aksi demo ditengah covid-19, untuk melindungi keselamatan masyarakat secara luas.

“Kegiatan aksi demo buruh juga melanggar kebijakan physical distancing dalam aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jadi sudah jelas, polisi tidak memberikan izin kepada siapa pun yang melakukan aksi unjuk rasa,” ucapnya di Jakarta, Senin (20/4).

Hal senada ikut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Ia menegaskan, polisi telah menyampaikan kepada buruh, agar tidak melakukan aksi demo pada saat Ibukota Jakarta diberlakukan PSBB. Jika buruh nekat melakukan aksi demo, maka polisi akan bertindak tegas membubarkan aksi unjuk rasa.

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum (Ketum) DPP FSB GARTEKS KSBSI menegaskan buruh tak usah kuatir atau mundur ketika dilarang POLRI hendak melakukan aksi demo. Sebab yang diperjuangkan buruh adalah masalah keadilan.

“Buruh melakukan aksi demo menolak omnibus RUU Cipta Lapangan Kerja karena terpaksa. Pemerintah dan DPR kami anggap angkuh dalam hal ini. Terlalu memaksakan agar diselesaikan di Gedung Parlemen demi kepentingan investor. Sementara 1 juta lebih buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan dampak Covid-19,” ujarnya saat dihubungi seluler, Selasa (21/04).

Padahal sebelum pandemi Covid-19, buruh sudah melakukan gelombang aksi demo besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja. Termasuk ketika pemerintah menetapkan Covid-19 menjadi bencana nasional, buruh meminta DPR membatalkan RUU tersebut, supaya menghindari gesekan politik.

Jika RUU ini disahkan, Ary menilai sangat berpotensi menghancurkan masa depan buruh, menghilangkan jaminan kerja dan hidup layak. Intinya, dia menyampaikan tekad buruh sudah bulat melakukan aksi demo ke Gedung DPR RI. Mendesak wakil rakyat mengeluarkan pembahasan omnibus law klaster RUU Cipta Kerja.

“Kami mendesak DPR menghentikan segala niat memuluskan RUU Cipta Kerja yang jelas merugikan masa depan buruh. Lebih baik DPR fokus mencari solusi menciptakan lapangan kerja dampak Covid-19. Ini masalah keadilan, tidak usah lagi melukai perasaan buruh,” tegasnya.

Ary menyampaikan massa buruh FSB GARTEKS yang akan bergabung dengan KSBSI bersama aliansi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) saat melakukan aksi demo akan tetap mengikuti protocol Covid-19. Selama melakukan aksi tetap menjaga jarak, memakai masker dan hand sanitizer.

“Semuanya peralatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sudah kami siapkan selama aksi nanti. DPP FSB GARTEKS juga sudah mengintruksikan semua pengurus cabang diberbagai daerah melakukan aksi 30 April ini. Tidak ada kata mundur untuk keadilan,” tutupnya. (AH)