ID ENG

Berdialog Dengan Menaker, Sekjen DPP FSB GARTEKS: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT Harus Direvisi

Tanggal Publish: 17/02/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) bersama 10 federasi yang berafiliasi, termasuk Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) berdialog dengan Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Pertemuan tersebut dikediamannya, di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022).

Pertemuan ini adalah membahas polemik tentang terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT). Dimana telah mendapatkan sikap penolakan dari serikat buruh. Bahkan, buruh diberbagai daerah pun sebagian sudah melakukan aksi demo.

Sebab, salah satu masalah yang krusial dalam Permenaker ini menyebutkan bahwa usia pensiun peserta menjadi 56 tahun. Nah, apabila, ada buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka pencairan dana JHT nya tidak bisa langsung diambil, karena harus menunggu batas waktu usia pensiun. Sementara, dimasa pandemi Covid-19, buruh ter-PHK. Dan mereka sangat butuh dana JHT untuk kebutuhan sehari-hari maupun membuka usaha.

Trisnur Priyanto Dewan Pengurus Pusat (DPP) FSB GARTEKS dalam kesempatan dialog itu menyampaikan, kalau dilihat dari filosofi dn yuridisnya, Permenaker tersebut tidak ada masalah. Tapi yang membuat buruh protes adalah, ketika pemerintah merubah aturan pencairan dana JHT yang ter-PHK baru bisa diambil saat usia pensiun 56 tahun.

“Menurut kami, peraturan ini sangat merugikan. Apalagi buruh dimasa pandemi ini sangat banyak yang ter-PHK dan mereka sangat butuh pencairan dana JHT untuk kebutuhan ekonomi mereka,” ucap Trisnur.

Kata Trisnur, saat DPP FSB GARTEKS melakukan rapat zoom meeting dalam menyikapi Permenaker No. Tahun 2022 Tentang JHT dengan semua pengurus cabang, mereka semua menegaskan menolak keputusan kebijakan tersebut. Dan mengancam melakukan aksi demo. Ada beberapa poin yang disampaikan semua Dewan Pengurus Cabang (DPC) FSB GARTEKS. Diantaranya:

  1. Mendesak Menakersegera mencabut, menunda atau mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT karena momennya tidak tepat.
  2. Jika Permenaker Nomor 2 tahun 2022 Tentang JHT direvisi, maka tentang masa kepesertaannya bisa 5, 7 atau 10 tahun.
  3. ika Menaker tidak mencabut, menunda atau merevisi, DPC-DPC Garteks se-Nasional akan membuat petisi agar perusahaan dibawah DPC FSB GARTEKS untuk keluar dari kepesertaan BPJS.

 

“Alasan utama DPP FSB GARTEKS Permenaker ini karena waktunya tidak tepat. Dan tidak ada yang tahu kapan Pandemi Covid-19 berakhir. Sementara keadaan perekonomian ekonomi dalam keadaan tidak baik, banyak pekerja yang ter-PHK,” tegasnya.

Kajian hukum dari KSBSI juga menerangkan bahwa Program JHT sesunggunya adalah tabungan bagi pekerja/buruh yang memang dipersiapkan untuk mendukung daya beli pasca selesai bekerja atau pensiun sebagaimana bunyi amanah UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN pasal 35 ayat (2) dan pasal 37 ayat (1) yang berbunyi:

 - Pasal 35 ayat (2), "Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia."

 - Pasal 37 ayat (1), "Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap."

Namun, Pasal 37 ayat (1) UU SJSN yang mengamanatkan manfaat JHT berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, tidak berjalan dengan baik sebab sejak lahirnya PP No. 60 Tahun 2015 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 tahun 2015 dan dampak Pandemi Covid serta pemberlakuan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya turut membuat dampak banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi.

Imbasnya, pencairan dana JHT justru lebih didominasi karena alasan PHK, bukan karena tiga alasan yang disebut Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1).

Dalam PP No. 60 tersebut dilakukan perubahan, yaitu perubahan pada Pasal 26 ayat (1), yakni menghilangkan huruf d yang berbunyi: "Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya", dimana pasal ini muncul pada Permenaker nomor 2 tahun 2022.

Kemudian perubahan pada pasal 26 ayat 5 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri". Dalam ayat (1) ini, hanya diatur manfaat JHT bagi buruh yang mencapai usia pensiun, meninggal dunia dan cacat tetap. Sehingga menurut kajian KSBSI, di luar dari aturan itu, maka tidak diperbolehkan.

PP No. 60 tahun 2015 juga menghapus dan mengganti bunyi Pasal 26 Ayat (3) pada PP No. 46 tahun 2015, yang semula berbunyi "Ayat (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun" dihapus dan diubah menjadi berbunyi "(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Jadi soal "dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun" sudah tidak ada lagi pada PP No. 60 tahun 2015. Inilah yang menjadi kerancuan sehingga timbul kontradiksi dengan aturan yang diamanahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Dampak pemberlakuan PP No. 60 Tahun 2015 jo. Permenaker no. 19 Tahun 2015, secara filosofis-sosiologis, membuat tujuan hadirnya program JHT tidak tercapai karena semakin banyak pekerja produktif yang tidak memiliki tabungan di JHT lagi.

Dampak secara Yuridis, terjadi pelanggaran isi Pasal 35 dan Pasal 37 UU SJSN oleh isi PP No. 60 Tahun 2015 junto Permenaker no. 19 Tahun 2015.

KSBSI menyarankan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT perlu untuk direvisi. KSBSI memberikan masukan langsung ke Menaker perihal perlunya diterbitkan Permenaker baru terkait dengan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengatur secara langsung manfaat JHT bagi buruh yang mengundurkan diri dan atau yang terkena PHK. (AH)